Stok cadangan beras pemerintah diproyeksikan bakal mencapai angka yang cukup besar pada awal 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut angkanya bisa menyentuh 3,3 juta ton. Sebuah target yang ambisius, tentu saja.
Namun begitu, Amran menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal angka. Ada faktor krusial di lapangan yang harus diperhatikan. "Faktor penentu keberhasilan ada pada peningkatan benih dan pupuk, juga dalam ketersediaan air," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat lalu.
Menurutnya, pengelolaan air yang tepat adalah kunci. Ketersediaan air irigasi yang terencana dan berkelanjutan bisa membantu petani mengoptimalkan masa tanam. Alhasil, risiko kekeringan di musim kemarau bisa ditekan dan produktivitas pun terdongkrak signifikan.
Di sisi lain, upaya konkret untuk memperbaiki infrastruktur air sudah berjalan. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, menyebut pemerintah gencar melakukan pembangunan, rehabilitasi, hingga pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 2025. Kerja ini dilakukan secara masif dan terintegrasi.
Semua itu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Inpres itu menjadi landasan untuk mempercepat segala perbaikan infrastruktur irigasi, khususnya di daerah-daerah yang sekitar 60 persen kondisinya dinilai kurang optimal.
"Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi yang sekitar 60 persen kondisinya kurang optimal dalam menyediakan air bagi persawahan,” jelas Hermanto.
Capainnya? Untuk tahap pertama, realisasinya hampir sempurna, mencapai 99,93 persen dari target 280.880 hektare. Tidak main-main.
Tahap kedua menargetkan 225.775 hektare. Pencapaiannya bervariasi: 83,46 persen di jaringan irigasi utama, lalu 98,66 persen untuk jaringan tersier, dan 92,25 persen untuk pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi air tanah.
Sedangkan untuk tahap ketiga, dari target 146.503 hektare, realisasinya berkisar di angka 67,67 persen untuk irigasi utama, 87,57 persen untuk tersier, dan 93,91 persen untuk irigasi air tanah.
Hermanto mengungkap, kolaborasi lintas kementerian berperan besar. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian PUPR, terutama dengan Ditjen Sumber Daya Air dan balai-balai air di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah,” katanya.
Ke depan, implementasi Inpres tersebut akan terus dilanjutkan. Bahkan akan diperkuat dengan program strategis lain seperti optimasi lahan dan cetak sawah rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Semua demi satu tujuan: ketahanan pangan nasional.
Artikel Terkait
BNPB Catat 814 Bencana Alam di Indonesia hingga April, Banjir Dominasi dengan 384 Kejadian
Pemerintah Terapkan Layanan Makkah Route di Empat Bandara untuk Efisiensi Keberangkatan Haji 1447 H
Stok Beras Pemerintah Tembus 5 Juta Ton, Mentan Klaim Indonesia Tak Perlu Impor di 2025
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Barat Laut Ternate, BMKG Imbau Warga Waspada Gempa Susulan