Pernyataannya itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan soal upaya memperbaiki infrastruktur dan rumah warga. Menurut Bima, proses pendataan di tingkat daerah ini harus benar-benar tuntas dulu. Kenapa? Soalnya, data ini nanti jadi dasar yang sangat krusial.
Alokasi anggaran untuk perbaikan, misalnya, sangat bergantung pada hasil pendataan itu. Bantuan bisa datang dari mana saja dari kas provinsi sendiri, dari pemerintah pusat melalui kementerian, bahkan dari sumbangan provinsi lain.
"Jadi nanti jelas, mana yang bisa dibantu anggaran provinsi, mana yang butuh campur tangan pusat," tambahnya.
Di sisi lain, gelombang solidaritas sudah mulai mengalir. Bima menyebut setidaknya sudah 11 provinsi yang menyalurkan bantuan. Namun begitu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid. Agar semua bantuan, baik dana maupun material, benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Semua masih dalam proses. Tapi upaya untuk membenahi yang rusak tampaknya sudah mulai menemui ritmenya.
Artikel Terkait
BMKG Waspadai Dampak Tak Langsung Bibit Siklon 91S di Barat Sumatera
Banding Ditolak, Mantan Dirut Taspen Tetap Terancam 10 Tahun Bui dan Ganti Rugi Rp29 Miliar
BNI Raih Predikat Sangat Tepercaya di Momen Hari Anti Korupsi
Pemerintah Pasang Tarif Denda Fantastis untuk Tambang Ilegal di Hutan