Bupati Aceh Selatan Dicopot Gerindra Usai Umrah Saat Banjir Melanda

JAKARTA – Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah tegas. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC setempat. Keputusan ini muncul setelah aksinya berangkat umrah pada 2-12 Desember 2025 ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, kepergiannya itu bertepatan dengan saat wilayahnya diterjang banjir bandang dan tanah longsor yang cukup parah.

Menurut Sekjen Gerindra, Sugiono, sikap DPP ini diambil karena menilai kepemimpinan Mirwan tidak sensitif. Situasinya genting. Aceh Selatan sendiri sudah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi sejak akhir November lalu. “Sangat disayangkan,” ujar Sugiono mengenai tindakan sang bupati.

Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ternyata sudah lebih dulu menolak memberikan izin perjalanan untuk Mirwan. Ia lantas menyerahkan urusan pemberian sanksi kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mendagri pun tak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan pemeriksaan menyeluruh. Wajar saja, kondisi di Aceh Selatan saat itu memang memprihatinkan beberapa wilayah terisolir dan logistik sangat terbatas.

Dari Kemendagri, suara penyesalan juga datang. Kepala Puspen Kemendagri Benni Irwan menyayangkan keputusan Mirwan meninggalkan daerahnya. Banjir kala itu merendam belasan kecamatan. Meski diklaim tidak ada korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang terjadi dilaporkan cukup berat. Mirwan sendiri sempat membela diri dengan mengatakan situasi sudah terkendali sebelum ia berangkat, setelah ia turun langsung ke lokasi.

Namun begitu, argumen itu tampaknya tak cukup meredam sorotan. Kasus ini memicu diskusi panas di tingkat nasional, menyentuh soal tanggung jawab moral dan etika seorang pejabat publik. Gerindra memilih bergerak cepat dengan mencopot posisi partainya. Sementara itu, di jalur pemerintahan, Kemendagri masih menyiapkan sanksi administratif yang sesuai. Nada tulisannya jelas: ini soal kepemimpinan, dan kepekaan di saat rakyat sedang susah.