Anggaran Terbatas, Konektivitas Laut ke Pulau Kecil Masih Mengambang

Anggaran yang terbatas tampaknya menjadi penghalang serius bagi pengembangan transportasi laut Indonesia. Kementerian Perhubungan secara terbuka mengakui, belum ada rencana konkret untuk menambah kapal yang menghubungkan pulau-pulau kecil. Padahal, kebutuhan akan konektivitas antarwilayah kepulauan itu sangat mendesak.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, pemerintah saat ini lebih mengandalkan peran badan usaha. Baik itu swasta maupun BUMN dan BUMD.

"Ceruk APBN cukup terbatas," ujar Masyhud dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

"Karena itu, pengembangan dan pembangunan lebih diarahkan ke pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya."

Dia memaparkan, setidaknya ada dua hal utama yang perlu dibenahi. Soal kapal dan muatannya, itu satu sisi. Di sisi lain, pembangunan pelabuhan beserta fasilitas sandarannya tak kalah penting. Untuk yang terakhir, rencana induk sudah disusun. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan pelabuhan baru akan mulai ditetapkan.

Namun begitu, persoalan kapal masih mengambang. Pemerintah sendiri belum punya gambaran jelas, berapa sebenarnya jumlah kapal ideal yang dibutuhkan untuk mengarungi perairan Nusantara. Ini jadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

"Terus terang, untuk kapal dan angkutan, ini masih dalam proses. Begitu rencana induknya selesai, baru kita punya peta jalan yang utuh," kata Masyhud.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang hadir dalam kesempatan yang sama mencoba memberikan penjelasan lain. Dia menegaskan, pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Ada upaya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN untuk penambahan armada.

Menhub berharap peran swasta bisa lebih besar lagi ke depannya. Investasi dari sektor ini dinilai krusial agar layanan kapal laut, khususnya di daerah kepulauan terpencil, bisa berjalan optimal.

"Keterlibatan pemerintah sudah ada. Kita baru tandatangani untuk Pelni, dapat PMN Rp2,5 triliun buat kapal baru," jelas Menhub.

"Tapi kita juga berharap swasta ikut terlibat. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan kapal bisa lebih maksimal."

Jadi, meski ada sinyal dari anggaran negara, jalan menuju konektivitas laut yang merata masih panjang. Harapan kini banyak bertumpu pada kemauan investasi dari pihak swasta.