Mahathir vs Pemerintah: Polemik Perjanjian Dagang AS-Malaysia yang Panaskan Isu Bumiputera

KUALA LUMPUR Suara kritik dari mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad memantik perdebatan sengit. Kali ini, sasarannya adalah Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) yang dijalin Malaysia dengan Amerika Serikat. Mahathir bersikukuh bahwa perjanjian ini berisiko besar: menghapus atau setidaknya meminggirkan hak-hak istimewa kaum bumiputera, komunitas pribumi Melayu yang dilindungi. Tak hanya kritik, laporan polisi terhadap PM Anwar Ibrahim pun menyusul. Suasana jadi panas.

Pemerintah, tentu saja, tak tinggal diam. Bantahan keras dilayangkan. Tuduhan Mahathir itu dinilai sama sekali tidak berdasar, berasal dari penafsiran yang keliru terhadap isi perjanjian tebal itu. ART sendiri diteken oleh Anwar dan Presiden AS Donald Trump akhir Oktober 2025 lalu, di sela-sela KTT ASEAN. Tapi bagi Mahathir, proses penandatanganannya cacat hukum. Dia bilang, harusnya ada persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, plus eksekutif pemerintahan. Tanpa itu, keabsahannya diragukan.

Lebih dari sekadar soal prosedur, kekhawatiran Mahathir lebih substansial. Dia memperingatkan bahwa ART bisa menggerus habis hak istimewa bumiputera dalam dunia perdagangan dan kebijakan pemerintah. Isu yang selalu sensitif dan mudah menyulut emosi.

Merespons gelombang kritik itu, Menteri Investasi Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul Aziz, tampil ke depan. Dengan tegas dia menyatakan, klaim bahwa ART menghapus keistimewaan bumiputera adalah tidak benar. Sama sekali.

“Tuduhan bahwa kesepakatan ini menghapus keistimewaan bumiputera tidak benar,” tegas Zafrul.

Dia bahkan menantang Mahathir untuk menunjukkan secara spesifik, pasal mana dalam dokumen itu yang disebut-sebut menyerahkan hak istimewa bumiputera kepada perusahaan AS. “Tunjukkan saja,” kira-kira begitu nada tantangannya.

Menurut Zafrul, ada salah tafsir yang terjadi, khususnya pada Pasal 6.2. Pasal itu, katanya, cuma mewajibkan perusahaan milik pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial yang sehat. Tujuannya transparansi, bukan untuk menyingkirkan kebijakan afirmatif yang pro-bumiputera. Poin itu, ditegaskannya berulang kali, tidak akan disentuh.

Di sisi lain, argumen Mahathir punya basisnya sendiri. Dia khawatir perjanjian akan memaksa Malaysia memberi perlakuan sama kepada produk AS, padahal selama ini ada perlindungan khusus untuk barang-barang bumiputera. Dalam dokumen setebal 400 halaman itu, dia menuding, banyak klausul berbahaya yang bisa menyerahkan kendali ekonomi nasional ke tangan Amerika.

Namun begitu, pemerintah bersikukuh pada pendiriannya. Tidak ada, tegas mereka, satu klausul pun baik langsung maupun tidak langsung yang menghapus hak-hak bumiputera. Kebijakan afirmatif untuk mereka tetap menjadi pilar utama perekonomian Malaysia. Polemik ini sepertinya belum akan reda dalam waktu dekat, memperlihatkan sekali lagi betapa kompleks dan hidupnya dinamika politik di negeri jiran.