Sebelum pernyataan Djaka, Kejagung sendiri sudah membenarkan aksi penggeledahan itu. Fokusnya adalah dugaan penyimpangan dalam tata niaga ekspor CPO dan produk turunannya. Menurut Jampidsus Kejagung, ini adalah pengembangan dari perkara yang sudah diendus sejak 2023.
Spektrumnya luas. Mulai dari manipulasi dokumen ekspor, penyalahgunaan fasilitas, sampai pada potensi kerugian negara yang mungkin timbul.
Intinya, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti tambahan. Mereka juga memeriksa dugaan keterlibatan banyak pihak, baik dari kalangan perusahaan maupun aparatur pemerintah, dalam rantai ekspor sawit sepanjang 2021 hingga 2024.
Kejagung menekankan, semua proses dilakukan secara profesional. Saat ini semuanya masih dalam tahap penyidikan. Artinya, belum ada penetapan tersangka baru dari kalangan Bea Cukai. Semua masih dicermati, langkah demi langkah.
Reporter: Febrina Ratna Iskana
Artikel Terkait
Solikin M Juhro: Karier Panjang di BI yang Kini Masuk Daftar Calon Deputi Gubernur
Tiga Calon Deputi Gubernur BI Siap Hadapi Uji Kelayakan DPR
Aceh Bangkit: Pembangunan Permanen 7 Jembatan dan 28 Titik Longsor Dimulai
Harmoni MRT: Titik TOD Strategis yang Diharapkan Ubah Wajah Transportasi Jakarta