Jejak Awal Kerja Sama Global Melawan Pemanasan Bumi
(New Left dan Transformasi Tata Kelola Iklim: Dari Mobilisasi Masyarakat Sipil Menuju Kooperasi Multilateral)
Penulis: Saleh Hidayat,
anggota "Diskusi Reboan" yang difasilitasi Indonesian Democracy Monitoring, InDemo – Jakarta
Kesadaran global tentang pemanasan bumi tak muncul begitu saja. Ia lahir dari pergulatan panjang antara sains, politik dunia, dan tokoh-tokoh yang jadi katalis perubahan. Salah satu sosok yang paling mencolok dalam fase awal ini adalah Al Gore. Sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat periode 1993–2001, ia berhasil mendorong isu perubahan iklim ke panggung utama diplomasi global lewat advokasi ilmiah dan kampanye publik yang masif.
Buku Gore Earth in the Balance (1992) sudah menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman eksistensial. Namun, dampak yang lebih luas justru datang lewat film dokumenter An Inconvenient Truth (2006). Film ini menyebarkan kesadaran publik dengan cara yang dramatis nyaris seperti ledakan.
Film tersebut disutradarai Davis Guggenheim, dengan Al Gore sendiri sebagai narator dan penulisnya. Intinya adalah presentasi slide show yang sudah dibawakan Gore ribuan kali di berbagai belahan dunia. Di dalamnya, ada data ilmiah, grafik, dan foto yang menunjukkan bukti-bukti nyata pemanasan global.
Beberapa kasus yang ditampilkan cukup mengena: gletser di Gunung Kilimanjaro yang menyusut drastis, es yang mencair di Patagonia, meningkatnya intensitas badai seperti Hurricane Katrina (2005), serta pencairan besar-besaran di Kutub Utara dan Greenland yang mengancam kenaikan permukaan laut.
Tapi film ini bukan cuma kumpulan data. Ada narasi personal Gore tentang perjalanannya memperjuangkan isu iklim. Ia menekankan bahwa perubahan iklim bukan sekadar soal lingkungan, melainkan ancaman bagi kehidupan manusia, ekonomi, dan stabilitas global.
Seperti yang pernah Gore tulis dalam Earth in the Balance:
We must make the rescue of the environment the central organizing principle for civilization.
Kutipan itu jadi fondasi moral yang divisualisasikan lewat film dokumenternya. Bisa dibilang, An Inconvenient Truth bukan cuma film, tapi instrumen advokasi global yang menyodorkan fakta dari berbagai penjuru dunia.
Gore pun jadi simbol upaya membangun koalisi global. Nobel Committee menyorot hal ini saat memberinya penghargaan pada 2007 karena “membangun pengetahuan yang lebih besar tentang perubahan iklim buatan manusia.”
Namun begitu, kerja sama internasional sebenarnya sudah mulai tumbuh sebelum nama Gore mencuat. Di pertengahan 1980-an, jaringan ilmiah multilateral mulai menunjukkan bahwa dinamika iklim bukan lagi isu lokal, melainkan ancaman transnasional.
Laporan awal World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) pada 1985 yang menghasilkan Villach Conference menjadi titik balik. Di sana, ilmuwan menyampaikan bahwa peningkatan gas rumah kaca bisa memicu konsekuensi global yang “potentially catastrophic.” Dari kesadaran ilmiah inilah kemudian lahir Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 1988 platform multilateral pertama yang secara sistematis menilai sains perubahan iklim untuk kebijakan global.
Pasang surut kerja sama internasional kemudian terlihat jelas dalam perjalanan Conference of the Parties (COP) di bawah PBB. COP pertama di Berlin (1995) jadi langkah awal negosiasi formal, meski perdebatan sengit langsung muncul antara negara maju dan berkembang tentang tanggung jawab historis atas emisi.
Proses ini mencapai momen penting lewat Kyoto Protocol (1997), yang untuk pertama kalinya menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum. Tapi konsensus global ternyata rapuh. Amerika Serikat menolak meratifikasi protokol itu.
Selanjutnya, COP mengalami pasang surut: dari kegagalan di Kopenhagen (2009) hingga keberhasilan Paris Agreement (2015) yang lebih inklusif.
Penentangan terhadap COP tak cuma datang dari negara. Korporasi multinasional di sektor energi fosil seperti ExxonMobil dan Chevron sering menolak regulasi ketat karena dianggap mengancam keuntungan bisnis. Elit global yang dekat dengan industri ekstraktif juga aktif melobi untuk melemahkan komitmen COP.
Sejarawan Naomi Oreskes dan Erik M. Conway dalam Merchants of Doubt (2010) menulis:
Powerful corporate interests deliberately manufactured uncertainty about climate science to delay regulation.
Di sisi lain, mengapa gerakan melawan pemanasan bumi banyak dipengaruhi kalangan New Left? Sebab, mereka tak hanya membingkai isu iklim sebagai masalah teknis, tapi juga sebagai persoalan keadilan global, solidaritas lintas negara, dan hak budaya.
Pemikiran yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan kritik terhadap kapitalisme global memberi warna kuat pada diskursus di banyak forum.
Andrew Dobson dalam Green Political Thought (1990) menegaskan:
Environmental politics is inseparable from questions of justice, equality, and democracy.
Gerakan New Left sendiri muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara pada akhir 1950-an hingga 1960-an. Ia berkembang lewat gerakan mahasiswa dan protes massal tahun 1968, terutama di Prancis.
Berbeda dengan Old Left yang fokus pada perjuangan kelas dan ekonomi, New Left justru menekankan isu-isu sosial, budaya, dan politik yang lebih luas: hak sipil, feminisme, anti-perang, dan demokrasi partisipatoris.
Inti ajaran dan pola gerakan New Left mencakup beberapa hal. Mereka mengkritik komunisme ortodoks karena dianggap gagal menciptakan masyarakat yang benar-benar bebas dan demokratis. Mereka juga menolak pemujaan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa batas, yang dianggap memicu ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, mereka mengusung demokrasi partisipatoris keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan politik. Isu lintas identitas seperti feminisme, hak minoritas, dan anti-rasisme juga jadi perhatian utama, sesuatu yang kerap diabaikan Old Left. Gerakan ini pun lebih mengandalkan mobilisasi akar rumput: komunitas lokal, mahasiswa, dan kelompok budaya.
Pandangan ini menunjukkan bagaimana asas gerakan menghubungkan isu lingkungan dengan agenda sosial yang lebih luas.
New Left menjadi wadah bagi gerakan global yang menekankan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan solidaritas lintas budaya. Jejaknya masih terasa dalam forum-forum internasional, di mana isu iklim tak lagi cuma dibahas sebagai masalah teknis, tapi juga persoalan keadilan.
Jaringan kerja dan kemitraan yang mereka bangun berorientasi pada tujuan utama: keadilan sosial dan lingkungan. Itulah sebabnya banyak yang menggolongkannya dalam tradisi New Left. Ajaran dan gerakan ini kemudian mempengaruhi kerangka kerja yang melibatkan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat sipil, komunitas adat, dan kelompok budaya lintas batas.
Dengan begitu, lahirnya COP di bawah PBB adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh pasang surut. Dari kesadaran ilmiah, advokasi politik, hingga perdebatan ideologis antara kepentingan negara, korporasi, dan gerakan sosial. COP menjadi arena pertemuan sains, politik, dan ideologi sekaligus bukti bahwa perubahan iklim adalah ancaman bersama yang hanya bisa diatasi lewat kerja sama global yang berkelanjutan.
Artikel Terkait
Prabowo Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Teknologi dan AI, Peringatkan Kepatuhan Hukum
Partai Perindo Wonosobo Targetkan Rekrut Seribu Anggota Baru di Dapil 2
KPK OTT 11 Orang Terkait Suap Tutup Temuan BPK di Pengadaan Smart TV Muara Enim
Pemerintah Jajaki Ekspor Ceker Ayam ke Malaysia dan China Manfaatkan Surplus Produksi Unggas