Ketua DPRD DKI Nilai Anggaran Belum Efektif Tekan Pengangguran yang Picu Kriminalitas

Anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai belum cukup efektif untuk menekan jumlah pengangguran di Ibu Kota. Kekhawatiran ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DKI, Khoirudin. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dianggap remeh.

“Pengangguran di kita sudah mengarah pada kriminalitas,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, angka pengangguran yang sudah mencapai lebih dari enam persen itu melampaui batas toleransi. Bahkan, angkanya disebut sudah dua kali lipat dari kondisi normal. Khoirudin merasa, alokasi dana yang ada saat ini belum benar-benar menyentuh akar persoalan.

“Dan saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” tambahnya.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran berimbas pada hal-hal yang seharusnya sederhana. Misalnya, kuota untuk pelatihan kerja yang tersedia bagi masyarakat ternyata sangat terbatas. Khoirudin mengaku sedih menyaksikan hal ini.

“Ya, anggarannya jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena enggak ada anggaran, gitu,” kata dia.

Untuk itu, dia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih fokus. Keberpihakan anggaran, menurutnya, adalah kunci. Tak hanya itu, dia juga mengajukan sejumlah solusi praktis.

Pertama, dia meminta Dinas Kesehatan menggratiskan layanan medical check-up bagi para calon pekerja. Layanan psikotes yang dimiliki pemda juga bisa dimanfaatkan.

“Ini kan punya Pemda semua, bisa diberikan perintah kepada Dinkes untuk menggratiskan kepada para calon pekerja gitu ya,” paparnya.

Langkah lainnya adalah memanfaatkan fasilitas milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fasilitas itu bisa dijadikan lokasi pelatihan bagi tenaga kerja baru. Intinya, semua potensi harus digerakkan.

Khoirudin berharap langkah-langkah konkret ini segera ditempuh. Jika dibiarkan, dia khawatir angka kriminalitas akan meroket seiring tingginya jumlah orang yang tak memiliki pekerjaan.