PKS Ingatkan Pemerintah Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat KCIC Warisan Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan warisan dari mantan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyoroti bahwa skema pembiayaan proyek ini dinilai sangat berisiko terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Janji B2B dan Intervensi APBN

Handi mengungkapkan, proyek KCIC awalnya dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, kenyataannya berubah setelah terjadi pembengkakan biaya.

"Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek," jelas Handi dalam keterangannya pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Pembengkakan Biaya dan Pinjaman Baru

Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 tercatat telah menelan biaya hingga US$7,27 miliar atau setara Rp110,16 triliun. Biaya tersebut membengkak hingga US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun.

Untuk menutupi cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman baru sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

Kekhawatiran Jebakan Utang dan Pembebanan APBN

Handi menyampaikan kekhawatiran mendalam PKS. "China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan," tegasnya.

Meski Kereta Cepat Jakarta–Bandung telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023, Handi menilai pekerjaan rumah terbesar justru ada pada penyelesaian utang yang nilainya sangat besar.

Opsi Penyelesaian dan Rekomendasi PKS

PKS berharap pemerintah telah melakukan negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN. Beberapa opsi yang berkembang adalah:

• Melunasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur.
• Memberikan suntikan dana tambahan untuk KAI.

"PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Handi.

Dampak Ekonomi yang Belum Signifikan

Handi juga menyoroti bahwa proyek kereta cepat ini secara keseluruhan dinilai belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung.

"Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

Peringatan untuk Proyek Masa Depan

Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara.

Handi menekankan pentingnya menyusun skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

“Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

Sumber: RMOL