Pemerintah Siapkan Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis dan Dorong Ekonomi Restoratif

Pemerintah berkomitmen menggeser orientasi pembangunan nasional menuju ekonomi restoratif yang berbasis lingkungan, seiring dengan persiapan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan disparitas kualitas di lapangan. Komitmen ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dalam dialog terbuka bertajuk “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” bersama mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6).

“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” ujar Dudung dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menanggapi kritik mahasiswa yang didasarkan pada data lapangan, Dudung mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera melakukan penataan ulang secara total terhadap Program MBG. Pemerintah mengakui adanya disparitas kualitas implementasi antardaerah, termasuk temuan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.

“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga pilar utama dalam penataan ulang MBG. Ketiga pilar itu meliputi standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, serta penajaman ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi dan daerah Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T). Selain itu, pemerintah berencana melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.

Sementara itu, terkait transformasi dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekologi, Dudung menjelaskan bahwa kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim. Program ini berfokus pada manajemen air, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, serta pengelolaan sumber daya alam jangka panjang. Menjawab kekhawatiran mahasiswa mengenai visi Swasembada Pangan Indonesia Emas 2045 dan lamanya regenerasi petani yang membutuhkan waktu 10 hingga 12 tahun, Dudung meluruskan dikotomi konseptual di ruang publik. Ia meminta masyarakat membedakan antara swasembada pangan dengan swasembada beras.

“Besar atau kecilnya cadangan beras di gudang Bulog bukanlah indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara,” ujarnya.

Kastaf membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, sektor agraria harus dimodernisasi dengan teknologi agar kembali menarik minat generasi muda sekaligus memutus stigma negatif terhadap profesi petani.

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pentingnya penataan tata ruang komoditas berdasarkan kondisi agroklimat, meliputi ketinggian, jenis tanah, dan iklim. Pemerintah sepakat bahwa ketergantungan impor pada komoditas yang tidak cocok dengan iklim Indonesia, seperti kedelai, dapat dimaklumi. Namun, untuk komoditas yang adaptif, pemerintah berkomitmen memaksimalkan produksinya secara kluster zonasi daerah, termasuk mengoptimalkan konsep pertanian perkotaan di kota-kota besar.

Pada bagian akhir diskusi, perhatian tertuju pada jurang pemisah antara tingginya kualitas riset akademik di kampus dengan realitas komersialisasi di dunia industri. Banyak inovasi mahasiswa berakhir sebagai dokumen ilmiah karena ketiadaan ekosistem pendukung permodalan dan bimbingan kewirausahaan. Menanggapi hal itu, Dudung memberikan analogi militer bahwa ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan. Ia mengidentifikasi bahwa masalah utama nasional saat ini adalah hilirisasi sumber daya manusia.

Sebagai tindak lanjut, Dudung berkomitmen melaporkan langsung hasil diskusi dengan mahasiswa UB kepada Presiden demi merumuskan formula strategis agar investasi pendidikan tinggi dapat bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil bagi bangsa.