Pengamat Militer Selamat Ginting Sebut Jokowi Alami Konflik Kejiwaan: Tak Sadar Dirinya Sudah Tidak Berkuasa!

MURIANETWORK.COM - Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran selama dua periode telah memicu berbagai interpretasi politik.

Bagi sebagian kalangan, manuver ini dapat dilihat sebagai upaya seorang negarawan untuk memastikan keberlanjutan program strategis warisannya, seperti IKN, serta menjaga stabilitas pemerintahan baru.

Namun, analis politik dan militer Selamat Ginting menawarkan perspektif yang jauh lebih kritis dan tajam.

Menurut analisis Ginting, tindakan Jokowi tersebut bukanlah cerminan sikap negarawan, melainkan indikasi adanya "konflik kejiwaan".

Ia menduga, Jokowi belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi berkuasa dan masih terus berusaha untuk "menyetir" pemerintahan dari luar.

“Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan yang dia enggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa,” ujar Ginting dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Forum Keadilan TV, 22 September 2025.

Lebih jauh, Ginting menilai manuver ini didasari oleh rasa "haus dan maruk akan kekuasaan" serta keinginan untuk melindungi dinasti politik keluarganya.

Pernyataan "dua periode" ini dianggapnya sebagai cara congkak untuk menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo Subianto seolah-olah masih berada di bawah kendalinya.

Menurutnya, hal ini merupakan sebuah tekanan politik yang mengganggu otonomi Prabowo sebagai presiden.

Melihat kondisi ini, Ginting bahkan menyarankan agar Jokowi lebih fokus pada kesehatannya daripada terus mencampuri urusan politik yang dinilainya sudah tidak punya makna.

“Sudahlah Jokowi menurut saya hentikan bicara tentang politik apalagi politik yang tidak punya makna. Konsentrasilah pada kesehatan dirimu,” pungkasnya.

Sarankan Jokowi Diperiksa Pakai Lie Detector dan Ikuti Tes Kejiwaan

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut aspek moral dan kejujuran dalam sejarah bangsa.

Ia menegaskan, jika persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka nilai moral dalam pendidikan Indonesia akan kehilangan makna.

“Kalau memang benar ijazah itu tidak perlu dipersoalkan, maka sebaiknya kurikulum tentang moral, akhlak, dan kejujuran di sekolah hingga universitas ditutup saja. Sebab, hal ini menyangkut peradaban bangsa untuk anak cucu kita,” ujar Selamat Ginting, seperti dikutip dari podcast Madilog, Jumat 15 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Ginting mengingatkan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara transparan dan objektif.

Ia bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi menjalani uji lie detector dan pemeriksaan kejiwaan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk menghindari spekulasi publik.

“Kalau perlu, tes forensik, lie detector, dan pemeriksaan psikologis dilakukan secara terbuka agar publik mendapat kepastian,” tegasnya.

Menurutnya, jika langkah tersebut tidak ditempuh, kasus ini berpotensi meluas ke ranah internasional.

Sumber: Konteks