MURIANETWORK.COM - Eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn), Gatot Nurmantyo dikabarkan menjadi salah satu calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan bahwa pihaknya setuju apabila Gatot Nurmantyo ditunjuk sebagai Menkopolkam.
Menurut Refly sosok yang pantas ditunjuk sebagai Menkopolkam adalah sosok yang senior meskipun dari sipil seperti Mahfud Md.
“Ya menarik yah, Gatot Nurmantyo sebagai Menkopolkam, apakah anda setuju?,” ucap Refly, dikutip dari youtubenya, Selasa (16/9/25).
“Karena tentu sosok Menkopolkam haruslah sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri, kendati dia sipil seperti Mahfud MD dulu,” tambahnya.
Bahkan, Refly menyebut Gatot Nurmantyo layak menjadi Menkopolkam yang memiliki ciri khas wibawa.
“Sekarang kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menkopolkam, maka rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” sebutnya.
“Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi dimana apakah dia urusan hukum, apakah urusan keamanan. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” tambahnya.
Gatot Nurmantyo menurut Refly merupakan tokoh yang dianggap sebagai anti Jokowi.
Sehingga menurutnya sangat layak bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira satu – satunya weak point Gatot Nurmantyo adalah dia tokoh yang dianggap atau dipersepsi sebagai anti Jokowi. Apalagi dia salah seorang presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya
Namun Refly masih ragu dengan kemurnian Presiden Prabowo dalam memilih menterinya, apakah masih dipengaruhi Presiden Ke 7, Joko Widodo apakah tidak.
“Tapi masalahnya adalah apakah Prabowo dalam menunjuk Menkopolkam masih tunduk juga kepada kemauan geng Solo? Ini menjadi pertanyaan, mengingat Prabowo mulai menyingkirkan geng Solo,” terangnya.
“Jadi satu – satunya yang menghalangi adalah persepsi geng solo terhadap Gatot Nurmantyo itu satu hal menurut saya, yang lainnya enggak ada,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Jabatan Menkopolkam saat ini dijabat sementara oleh ad intern Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie akan bertugas sebagai Menkopolkam ad intern hingga dilantiknya Menkopolkam Definitif.
Sebelumnya, Menkopolkam dijabat oleh Budi Gunawan. Pihaknya ikut terkena reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.
Penunjukan Menkopolkam ini bukan sekedar pengisian jabatan kosong melainkan refleksi dari arah politik dan strategi keamanan Presiden Prabowo.
Apabila Gatot terpilih, maka menandakan konsolidasi kekuasaan berbasis loyalitas militer dan simbol perlawanan terhadap era sebelumnya.
Namun jika Presiden Prabowo memilih figure lain yang lebih teknokratik, maka arah kebijakan bisa lebih pragmatis dan stabil.
Siapa Gatot Nurmantyo?
Nama Panglima TNI Jenderal TNI (Purn), Gatot Nurmantyo masuk dalam bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) menggantikan Budi Gunawan yang masuk dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
Karier militer Gatot Nurmantyo cukup bersinar saat berdinas sebagai TNI AD. Gatot meniti karier militer usai lulus dari Akademi Militer (Akmil) Tahun 1982.
Dikenal sebagai sosok yang tegas dan nasionalis, Gatot aktif menyuarakan isu kebangsaan serta kedaulatan negara.
Gatot Nurmantyo lahir di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960.
Dia berasal dari keluarga militer, ayahnya bernama Suwantyo merupakan seorang Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri di Kodam XIII/Merdeka, Sulawesi Utara.
Awalnya Gatot Nurmantyo sempat ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM) lantaran bercita – cita menjadi arsitek.
Namun akhirnya Gatot Nurmantyo memilih Akmil demi meringankan beban ekonomi keluarga.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
HEBOH Menpar Widiyanti Disebut Mandi Pakai Air Galon Saat ke Pelosok
MISTERI Kursi Menko Polkam: Istana Bungkam, Nama Jenderal Purnawirawan Bintang Tiga Ini Santer!
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok Lima Serangkai di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
Kebijakan Menkeu Guyur Perbankan Rp200 Triliun Berpotensi Langgar Konstitusi