Kebijakan Problematis Menteri Rugikan Citra Presiden

Menurut Adi, pernyataan Muzani yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra mengisyaratkan keprihatinan terhadap pola kerja menteri yang justru membuat polemik, salah satunya dalam kasus sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.

"Kalau mau jujur, sengketa seperti itu mestinya selesai di level kementerian. Tidak lucu kalau presiden harus turun tangan menyelesaikannya," tegasnya.

Adi menambahkan, pernyataan Muzani juga dimaksudkan untuk menjaga marwah pemerintahan Prabowo ke depan agar tidak tercoreng oleh ulah pembantu-pembantunya di kabinet.

"Setiap persoalan di kementerian seharusnya dituntaskan di level menteri. Jangan sampai justru membebani presiden," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu. 

Sumber: RMOL