DPR Tak Bacakan Surat Forum Purnawirawan TNI di Rapat Paripurna, Upaya Pemakzulan Gibran Kandas?

Rapat yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menyampaikan daftar hadir anggota parlemen dalam rapat paripurna tersebut.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang, izin 54 orang anggota sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," tutur Puan saat memimpin rapat.

Setelah itu, Puan menyampaikan agenda rapat paripurna kali ini. Menurutnya, agenda rapat kali ini tunggal yakni pidato Ketua DPR. Setelah berpidato, Puan langsung menutup rapat. Dengan demikian, tak ada pembacaan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.

Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap wakil presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian isi surat tersebut, Selasa 3 Juni 2025.

Saat dikonfirmasi kembali, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin 2 Juni 2025.

"Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo.

Ia mengatakan, dalam surat yang dikirimkan, pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran. Bimo mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap dipanggil DPR, DPD, MPR RI untuk menjelaskan surat tersebut.

"Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali atau pun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara mengenai isu pemakzulan Gibran. Jokowi menilai usulan pemakzulan yang disampaikan sejumlah purnawirawan TNI dan kini suratnya sudah masuk DPR/MPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita," ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 6 Juni 2025.

Jika ada yang menyurati seperti itu, Jokowi menilai biasa saja dan bagian dari demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah sakit hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.

Jokowi menegaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti. 

Ia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain presiden atau Wapres melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.

Sumber: okz