Komisi IV DPR: 300 Ribu Ton Beras Berkutu Bentuk Kebijakan Impor yang Berlebihan

Ia lantas mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai berlebihan dan tidak segera disalurkan, sehingga mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.

“Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi Pak Presiden Prabowo” kata Politikus PKS ini.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Selain itu,  Badan Pangan Nasional hingga Bulog, harus transparansi dalam penanganan tata kelola beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.

“Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,” tandasnya. 

Sumber: RMOL