Prodem Kirim Surat Tegas ke Istana: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto sudah sampai di Istana. Pengirimnya adalah Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, atau yang biasa disebut Prodem. Intinya jelas: mereka mendesak agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Bukan di bawah kementerian.

Menurut Prodem, ini soal mandat konstitusi. Juga bagian dari amanah reformasi yang tidak boleh disepelekan.

Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, bersikap tegas. Dia bilang, wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian itu berisiko besar. Bisa jadi malapetaka, tidak hanya untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk marwah sang Presiden sendiri.

Begitu penegasan Iwan saat berbincang dengan RMOL di Jakarta, Selasa lalu (27 Januari 2026).

Iwan bukan orang baru. Dia adalah pendiri Forum Kota (Forkot), salah satu kelompok yang ikut mencetuskan gerakan reformasi 1998. Sekarang, ia mengaku sebagai pengawal ketat proses reformasi itu sendiri. Dari posisinya itu, ia mengingatkan sebuah pelajaran dari jauh: Venezuela.

Peristiwa penculikan Presiden Nicolas Maduro jadi contoh nyata. Istana Maduro waktu itu bisa diterobos dengan relatif mudah. Kenapa? Menurut analisis Iwan, karena tidak ada komando nasional yang solid. Akibatnya, terjadi fragmentasi dalam tubuh keamanan. Pasukan jadi lamban, tidak gesit.