Partai Baru dan Polemik Ideologi: Antara Pragmatisme dan Representasi

MURIANETWORK.COM Munculnya partai-partai baru belakangan ini menarik perhatian. Khususnya, cara mereka langsung mengikatkan diri pada calon presiden tertentu.

Nurul Fatta, seorang analis politik, mengamati fenomena ini dengan cukup cermat. Menurutnya, ada pola yang terlihat. Ambil contoh Partai Gema Bangsa (PGB) yang sudah terang-terangan mendukung Prabowo Subianto. Di sisi lain, Partai Gerakan Rakyat (PGR) memilih posisi sebagai pendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2029 mendatang.

Yang menarik, hampir semua partai baru ini mengusung jargon yang mirip: nasionalis religius atau religius nasionalis. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, ideologinya terasa kabur. Mereka seperti ingin merangkul semua kalangan tanpa punya arah yang jelas.

"Partai-partai ini mencoba merangkul semua golongan tanpa arah ideologis yang jelas," ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa lalu.

"Akhirnya mereka terlihat seragam. Cuma pragmatis mencari kekuasaan. Istilah kerennya 'Catch-all party'."

Dampaknya bagi masyarakat? Bisa dibilang serius. Tanpa keterikatan ideologis yang kuat, publik jadi mudah berpindah-pindah pilihan. Padahal, loyalitas terhadap ideologi partai atau yang disebut party ID itu penting. Itulah yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan arah negara ke depannya.

Fatta kemudian menjelaskan soal "cleavage" sosial. Menurutnya, partai yang kuat lahir dari perbedaan sosial yang jelas. Misalnya dari kelas tertentu, agama, atau isu pusat-daerah.

"Kalau tidak ada cleavage baru, ya tidak akan ada basis elektoral baru," tegasnya.

Persoalannya, bahkan partai yang seharusnya punya basis kuat seperti partai buruh pun menghadapi masalah sendiri.

"Bahkan partai buruh, nyatanya buruh sendiri terfragmentasi. Ini masalah kita," ungkapnya.

Jadi apa kuncinya bagi partai baru? Fatta menekankan, membangun ideologi yang jelas dan basis sosial yang nyata adalah harga mati. Tanpa itu, mereka cuma akan jadi kendaraan pragmatis bagi elite. Mereka harus bisa memberi representasi yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar jadi kendaraan menuju kursi kekuasaan.

Sumber: RMOL, 20 Januari 2025.