Rajiv Turun Langsung, Awasi Distribusi Pangan Murah Jelang Nataru di Bandung

Di tengah hiruk-pikuk persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru, aksi nyata digelar di Bandung. Anggota DPR dari Komisi IV, Rajiv, turun langsung mengawal Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional (NFA). Kegiatan ini menyasar dua lokasi: Kecamatan Margaasih di Kabupaten Bandung dan juga wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Rajiv, inisiatif ini adalah upaya konkret untuk meringankan beban warga jelang momen Nataru 2025/2026. Ia melihat antusiasme masyarakat yang datang terbilang cukup tinggi.

"Gerakan Pangan Murah adalah salah satu program pemerintah bekerja sama dengan DPR RI di Komisi IV. Saya lihat antusiasnya agak lumayan masyarakat yang mengikuti program pemerintah gerakan pangan murah tersebut. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit,"

Ucap Rajiv dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Di daerah pemilihannya, Jawa Barat II, bantuan yang dibagikan cukup beragam. Mulai dari beras, minyak goreng, hingga daging dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Rajiv, yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem ini, turut memberikan apresiasi pada Bulog dan Bapanas. Menurutnya, vendor yang disiapkan bekerja dengan profesional.

Ia bahkan mengecek sendiri kualitas barang-barang yang dibagikan. "Saya cek barang-barangnya seperti timun bagus. Bahkan, produknya dari Kabupaten Bandung ini bukan dari tempat lain. Kita Komisi IV DPR RI mengapresiasi Bulog dan Bapanas yang telah menyiapkan vendor-vendor dengan baik," tuturnya.

Lebih jauh, Rajiv menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar operasi pasar sesaat. Ini adalah respons langsung atas tekanan harga kebutuhan pokok yang masih terasa di berbagai daerah. Bagi dia, ini adalah bentuk intervensi negara untuk memastikan pangan sebagai hak dasar tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok rentan.

"Fluktuasi harga pangan tidak bisa dibaca sebagai persoalan distribusi, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim, ketidakpastian global, dan dinamika produksi dalam negeri, negara tidak boleh bersikap pasif,"

jelasnya.

Oleh karena itu, komitmen pengawasan dari Komisi IV akan terus dilakukan. Keberhasilan sektor pangan, dalam pandangannya, bukan cuma soal angka surplus. Yang lebih penting adalah sejauh mana rakyat biasa bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar dan kualitas yang layak.

"Pangan adalah urusan keadilan. Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,"

tegas Rajiv.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat lewat program seperti ini, baginya, adalah sinyal keberpihakan yang nyata. Sekaligus pesan bahwa stabilitas pangan tidak bisa serta merta diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Ia berharap aksi seperti ini bisa menjadi model kebijakan yang berkelanjutan.

"Melalui gerakan pangan murah, pemerintah pusat dan daerah agar menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan, bukan agenda insidental,"

pungkas Rajiv menutup pernyataannya.