Polemik seputar ijazah Presiden Joko Widodo tampaknya tak kunjung reda. Namun, ada pergeseran yang menarik diamati. Menurut pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, perdebatan yang awalnya berkutat di wilayah gagasan dan argumentasi kini mulai merambah ke ranah yang berbeda: ranah hukum.
"Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum," ujar Nurul Fatta dalam pernyataannya kepada media, Jumat lalu.
Perubahan arah ini, menurutnya, bukan tanpa konsekuensi. Ia melihat potensi dampak politik yang cukup signifikan, dan semuanya sangat bergantung pada sikap Jokowi sendiri dalam menanggapi gelombang isu ini.
Yang menarik, Nurul Fatta justru melihat ada kemungkinan keuntungan politik di balik situasi yang berlarut-larut ini. Asalkan, Jokowi memilih untuk tidak mengambil langkah tegas dan membiarkan polemik terus bergulir.
"Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi," jelasnya.
Lantas, keuntungan seperti apa? Salah satunya adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi terpolarisasi, kelompok pendukung fanatik akan semakin mengeras posisinya. Mereka merasa perlu untuk terus membela, dan ikatan emosional mereka dengan figur yang dibela justru menguat.
Artikel Terkait
Materai Rp100 di Ijazah Jokowi Disorot, Jubir PSI: Itu Hal Biasa
Pertemuan Rahasia di Solo: Eggi-Damai Diam-diam Bertemu Jokowi
Hensat Soroti Kontroversi Pandji: Ini Cuma Ekspresi Kekesalan, Bukan Gerakan Asing
PDIP Main Halus: Strategi Penyeimbang untuk Jaga Pintu Kekuasaan