MURIANETWORK.COM – Ada yang tak beres dengan sikap partai-partai politik belakangan ini. Mayoritas mereka, rupanya, mendukung wacana Pilkada tidak langsung. Artinya, pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke tangan DPRD. Bagi banyak pengamat, sikap ini bukan sekadar perbedaan pandangan biasa. Ini mencerminkan krisis fungsi partai dalam demokrasi kita.
Alih-alih jadi corong rakyat, parpol justru terlihat lebih sibuk mengikuti arah angin kekuasaan.
“Kalau kita lihat sikap partai-partai politik soal Pilkada, seolah-olah hampir semua yang mendukung Pilkada tidak langsung karena ingin satu barisan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo,” ujar Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Rabu, 14 Januari 2026.
Ambil contoh Partai Demokrat. Awalnya mereka menolak. Tapi kemudian, sikapnya berbalik seratus delapan puluh derajat. Alasannya? Ingin tetap berada dalam barisan Presiden. Nah, perubahan mendadak seperti inilah yang dianggap sebagai indikator kuat hilangnya fungsi dasar partai politik.
“Ini menunjukkan bahwa parpol kehilangan fungsinya,” tegas Fatta.
Menurutnya, partai seharusnya membela kepentingan rakyat di hadapan penguasa. Bukan malah mengikuti kehendak penguasa layaknya di negara otoriter.
Yang lebih memprihatinkan, sikap elite-elite partai ini ternyata bertolak belakang sama sekali dengan keinginan publik. Fatta menyebut data survei dari lembaganya sendiri pada Juni lalu. Hasilnya, 65,7 persen responden menolak keras jika Pilkada dipilih oleh DPR.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir