PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usul E-Voting untuk Tekan Biaya

MURIANETWORK.COM – PDIP bersikukuh. Sistem pilkada langsung, yang memungkinkan rakyat memilih sendiri pemimpinnya, harus dipertahankan. Dengan kata lain, partai berlambang banteng itu menampik mentah-mentah wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.

Penegasan sikap ini bukan sekadar pernyataan biasa. Ia tercantum sebagai salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP. Rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin lalu.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat,” ujar Jamaluddin, dengan nada tegas.

Menurutnya, pilkada langsung adalah cara untuk memperkuat legitimasi seorang pemimpin. Selain itu, sistem ini juga memberikan kepastian: masa jabatan tetap lima tahun.

Lalu, bagaimana dengan isu klasik yang selalu mengiringi pilkada langsung, yaitu politik uang dan biaya tinggi? PDIP punya jawabannya. Mereka mendorong transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. Intinya, teknologi seperti e-voting bisa jadi solusi untuk menekan anggaran tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah,” tegas Jamaluddin, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP.

Ia menyebut beberapa langkah konkret: penerapan e-voting, penegakan hukum yang keras bagi pelanggaran seperti money politic, dan pencegahan praktik ‘mahar politik’ untuk mendapatkan rekomendasi calon.

Di sisi lain, rekomendasi itu juga menyentuh soal pembatasan biaya kampanye. Profesionalitas penyelenggara pemilu pun dinilai kunci. Jamaluddin meyakini, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi untuk rakyat, bukan sekadar ‘utang budi’ pada penyokong dana.

“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital,” tegasnya lagi.

Dengan penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap politik uang, menurutnya, marwah demokrasi Indonesia bisa tetap terjaga.