Polisi Kenya Tembak Demonstran Tolak Pusat Karantina Ebola AS di Nanyuki, Satu Tewas

Setidaknya satu orang tewas setelah aparat kepolisian Kenya melepaskan tembakan ke arah ratusan demonstran di kota Nanyuki, Selasa (9/6). Aksi unjuk rasa tersebut digelar untuk menolak pembangunan pusat karantina bagi warga negara Amerika Serikat yang terpapar virus Ebola, sebuah proyek yang tengah dikebut pemerintah AS di kota pusat Nanyuki.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Vocal Africa, melalui platform X, mengonfirmasi bahwa korban meninggal akibat luka tembak di bagian kepala. Sebelum melepaskan tembakan, aparat keamanan terlebih dahulu menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus bertahan.

Aksi protes ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat sipil terhadap risiko kesehatan dari penanganan pasien Ebola. Wabah penyakit tersebut saat ini tengah menyebar di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda.

Pekan lalu, ratusan warga juga telah turun ke jalan di Nanyuki. Rasa frustrasi penduduk meningkat setelah otoritas Kenya dan AS secara terbuka menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan proyek tersebut, meskipun pengadilan telah mengeluarkan perintah pembatalan. Demonstrasi sebelumnya pun berakhir fatal dengan menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai satu warga lainnya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan status darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei lalu. Status itu ditetapkan setelah mendeteksi penyebaran varian langka, Bundibugyo, yang telah bersirkulasi selama berminggu-minggu di DRC dan meluas ke Uganda. Berbeda dengan varian Zaire yang lebih umum ditemukan, belum ada vaksin atau metode pengobatan resmi yang disetujui untuk menangani varian Bundibugyo.

Terdapat kekhawatiran besar bahwa wabah kali ini dapat menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah. Keterlambatan deteksi dini diperparah oleh penurunan dana kesehatan dari pihak AS serta donor Barat lainnya. Pada tahun lalu, AS tercatat memotong sebagian besar bantuan luar negerinya dan secara efektif menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) setelah dimulainya masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

Pemerintahan Trump sendiri telah menegaskan bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan mengizinkan kasus Ebola masuk ke dalam wilayah kedaulatan AS. Kebijakan ketat ini kontras dengan penanganan wabah Ebola tahun 2014-2016 di Afrika Barat, di mana beberapa warga negara AS yang terinfeksi saat itu diizinkan dievakuasi dan dirawat di tanah Amerika.

Fasilitas kesehatan di Nanyuki ini secara spesifik diperuntukkan bagi warga Amerika yang telah terpapar virus namun belum menunjukkan gejala klinis. Pejabat AS menyatakan bahwa bagi pasien yang mulai menunjukkan gejala sakit nantinya akan segera dipindahkan untuk menjalani perawatan di negara lain.

Berdasarkan data pelacakan penerbangan serta keterangan sumber diplomatik AS, pesawat militer Amerika terpantau masih terus menerbangkan personel logistik dan peralatan medis ke lokasi proyek. Hal itu terjadi meskipun pengadilan telah mengeluarkan perintah pemblokiran, di mana beberapa pesawat dijadwalkan akan kembali mendarat pada pekan ini.

Koresponden Al Jazeera, Malcolm Webb, melaporkan langsung dari lokasi unjuk rasa bahwa aksi protes masih terus bertahan dan berlangsung selama beberapa jam setelah polisi anti-huru-hara mulai membubarkan massa.

“Situasi meningkat secara signifikan pada sore hari. Ini telah berlangsung selama berjam-jam dan semua demonstran mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada klaim pemerintah bahwa fasilitas Ebola ini akan membawa manfaat bagi mereka; mereka sangat skeptis. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan fasilitas ini ada di kota mereka,” ujar Webb.

Hasil tangkapan citra satelit yang dirilis oleh Kantor Berita Reuters memperlihatkan adanya peningkatan pembangunan tenda-tenda putih di atas sebidang tanah seluas sekitar 0,046 kilometer persegi. Area tersebut berada di dalam lingkungan Pangkalan Udara Laikipia sejak 27 Mei lalu.

Pihak AS mengatakan telah mengetahui adanya gugatan hukum di pengadilan dan mengeklaim sedang bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk menyelesaikan segala bentuk keberatan yang muncul dari masyarakat. Sementara itu, para pejabat Kenya mengklaim bahwa fasilitas karantina ini nantinya juga akan melayani warga lokal Kenya dan warga negara asing lainnya selain warga negara Amerika. Namun, klaim sepihak tersebut sejauh ini belum dikonfirmasi oleh para pejabat AS.

Seorang dokter medis sekaligus perwakilan serikat pekerja, Bill Muriuki, mengkritik keras proyek karantina AS tersebut karena dinilai sangat tertutup. Menurutnya, masyarakat Kenya tidak mendapatkan kejelasan mengenai apa saja yang akan dilakukan di dalam fasilitas tersebut.

“Warga Kenya baru menyadarinya ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengumumkannya kepada warga negara [AS]. Saat itulah warga Kenya diberi tahu; itu bukan dari pemerintah kami sendiri. Sampai hari ini, kesepakatan itu sendiri belum dibuka untuk publik, jadi kami bahkan tidak bisa mengatakan apa keuntungan di dalamnya bagi warga Kenya,” kritik Muriuki.

Ia menambahkan bahwa pengalaman penanganan pandemi virus corona sebelumnya telah menunjukkan dengan jelas bahwa sistem kesehatan Kenya belum siap untuk menghadapi ancaman wabah penyakit mematikan lainnya.