Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali menggugah kesadaran generasi muda terhadap isu strategis kawasan perbatasan melalui program kuliah umum interaktif bertajuk “BNPP Menyala” yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini merupakan edisi ketiga dari rangkaian program serupa setelah sebelumnya sukses digelar di IPDN Kampus Kalimantan Barat dan Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan RI di Belu, Nusa Tenggara Timur. Mengusung tema “Peran Strategis Generasi Muda dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Mereka membahas tantangan, peluang, dan masa depan kawasan perbatasan Indonesia secara lebih mendalam. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Polisi Edfrie R Maith, membuka kegiatan dengan menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memandang kawasan perbatasan bukan sekadar materi akademik, melainkan sebagai ruang pengabdian bagi bangsa. “Saya berharap para praja dan mahasiswa memiliki kepedulian serta komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Edfrie saat membacakan arahan Mendagri Tito. Edfrie menambahkan bahwa BNPP Menyala merupakan gagasan langsung Mendagri yang bertujuan memperkenalkan peran dan fungsi BNPP RI secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, literasi publik mengenai kawasan perbatasan menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menjelaskan bahwa BNPP Menyala merupakan bagian dari strategi komunikasi publik BNPP RI untuk mendekatkan isu perbatasan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Ia menegaskan bahwa perbatasan bukan sekadar garis di peta, melainkan simbol kedaulatan dan martabat bangsa. “Perbatasan adalah ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat,” kata Belly. Pandangan serupa disampaikan oleh Kelompok Ahli BNPP RI, Robert Simbolon. Ia mengajak para praja dan mahasiswa untuk melihat kawasan perbatasan sebagai entitas yang membentuk sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Menurut Robert, perbatasan memiliki fungsi ke dalam sebagai instrumen administrasi dan hukum nasional, serta fungsi ke luar sebagai penanda hubungan antarnegara. Ia menambahkan, pengelolaan perbatasan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena sekitar 75 persen wilayah Indonesia berupa perairan yang terbuka terhadap mobilitas lintas negara.