Jokowi Pilih Panggung Global di Tengah Badai Kasus Ijazah

Pilihan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura, alih-alih mengurus persidangan kasus ijazah yang sedang ramai, menuai sorotan tajam. Menurut pengamat, langkah ini mengisyaratkan perbedaan prioritas yang cukup jelas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, tak ragu menyuarakan kritiknya. Ia menilai Jokowi seharusnya tidak menganggap enteng persoalan ini.

"Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung Ijazahnya kepada publik," tutur Iwan kepada Inilah.com, Jumat (21/11/2025).

Baginya, menunjukkan ijazah asli sebagai seorang mantan presiden adalah hal yang wajar, terlebih di tengah desakan publik yang begitu kuat. Ia pun memperingatkan dampak yang bisa timbul.

"Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi (di pengadilan), akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya," pungkasnya.

Sementara di luar negeri, Jokowi justru terlihat sibuk dengan agenda internasional. Pada Kamis (20/11/2025), ia menghadiri jamuan makan malam mewah Bloomberg New Economy Forum di New Capella Hotel, Singapura. Acara itu menghadirkan pendiri Bloomberg, Mike Bloomberg, dan sejumlah tokoh penting global.

“Bapak diundang Gala Dinner oleh Bloomberg dan diberikan tempat duduk makan malam di sebelah Mike Bloomberg,” ungkap ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Posisi duduk yang terhormat, tentu saja.

Forum yang mengusung tema "Thriving in an Age of Extremes" itu bahkan menampilkan Jokowi sebagai pembicara. Melalui akun Instagram pribadinya, @jokowi, ia menyebut akan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran negara dalam ekonomi global.

"Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang," tulisnya. "Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi," sambungnya.

Namun begitu, di dalam negeri, badai justru tak kunjung reda. Sidang di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (17/11/2025) berlangsung tegang. Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis hadir sebagai pemohon. Sementara di sisi lain, duduklah perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Yang menarik, majelis KIP menemukan jawaban “tidak ada” dari UGM ketika ditanya tentang prosedur legalisasi ijazah dan SOP yang berlaku di masa Jokowi kuliah hingga mencalonkan diri. Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn juga menyoroti pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta, dan menuntut penjelasan mendalam.

Sidang yang berlangsung alot itu semakin mengukuhkan betapa transparansi dokumen penting dalam pencalonan presiden masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Sorotan publik terhadap kasus ini tak main-main.