Mendagri Tito Karnavian Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo

TVRINews, Jakarta

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat angin segar. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya untuk merealisasikan program ambisius ini. Menurutnya, ini adalah langkah strategis yang bisa langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Rabu (25/2/2026), Tito tak cuma bicara soal dukungan. Ia mendorong para kepala daerah untuk melihat ini sebagai peluang emas. "Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga," ujarnya.

"Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," lanjut Tito.

Ia menekankan, program perumahan ini adalah kerja barengan. Pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu. Tujuannya jelas: memastikan rakyat punya akses ke rumah dengan harga yang benar-benar terjangkau.

Nah, untuk mewujudkan harga murah itu, Kemendagri berkomitmen penuh. Salah satu caranya dengan kebijakan pembebasan retribusi. Kita bicara tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Supaya harganya murah rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas ... PBG, BPHTB," jelas Tito.

Tapi ia mengingatkan, soal teknis seperti ini harus diatur lewat Peraturan Daerah. "Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," tambahnya.

Di sisi lain, Tito merasa program ini baru akan maksimal kalau pemerintah daerah benar-benar mengoptimalkannya. Caranya? Sosialisasi masif adalah kunci pertama. Lalu, memanfaatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah ada untuk mempermudah layanan perizinan.

"Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai," ucapnya. "Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai."

Namun begitu, realitanya tak selalu mulus. Daerah yang MPP-nya belum berjalan optimal justru berpotensi jadi penghambat. Bayangkan, masyarakat yang antusias malah harus berhadapan dengan birokrasi berbelit dan proses perizinan yang panjang. Efektivitas program pun bisa mandek di tengah jalan.

Karena itulah, Tito kembali mengetuk kesadaran para kepala daerah. Ia meminta komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan perumahan ini. "Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing," tuturnya.

"Baik renovasi atau bangun baru," pungkas Tito menegaskan.