Polemik Ijazah Jokowi: Beathor Suryadi Yakin Dokumen Pendidikan Palsu

Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, memberikan respons terbuka terhadap tuduhan ijazah doktoral palsu yang dialamatkan kepadanya. Ia secara blak-blakan memperlihatkan bukti foto wisuda serta dokumen asli dan legalisir gelar doktor dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University di Polandia.

Langkah transparan Arsul Sani ini mendapatkan sorotan dari Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi. Menurut Beathor, Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya mencontoh sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh hakim MK tersebut.

Beathor Suryadi: Transparansi Arsul Sani Buktikan Ijazah Jokowi Palsu?

Beathor Suryadi menilai konferensi pers yang dilakukan oleh Prof. Dr. Arsul Sani justru semakin menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi yang tidak pernah ditampilkan selama 20 tahun merupakan dokumen palsu. Pernyataan ini disampaikan Beathor kepada media pada Selasa, 18 November 2025.

Lebih lanjut, Beathor melayangkan tudingan serius. Ia menyatakan bahwa selama dua dekade, dokumen pendidikan yang dianggap palsu itu digunakan oleh Jokowi untuk menduduki jabatan publik. Politikus ini juga menuding adanya pihak tertentu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD yang diduga menghilangkan dokumen-dokumen penting terkait data Jokowi pada masa pencalonan di tingkat daerah.

Tudingan Kerusakan Lembaga Negara dan Praktik Jual Beli Jabatan

Beathor Suryadi tidak hanya berhenti pada persoalan ijazah. Ia juga menuduh bahwa kepemimpinan Jokowi telah merusak tatanan berbagai lembaga negara, mulai dari kepolisian hingga institusi militer. Ia menegaskan adanya indikasi praktik jual beli jabatan di bawah pemerintahan saat ini.

"Akibat kepemimpinan Jokowi, semua menjadi rusak. Semua jabatan ini dan itu menjadi tidak benar, semua sudah dibayar," tegas Beathor dalam pernyataannya.

Sorotan Terhadap Posisi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Polemik ini turut menyedot perhatian pada peran Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater tempat Jokowi menempuh pendidikan strata satu. Beathor mempertanyakan sikap kampus yang dinilai terlalu membela Jokowi. Ia menyatakan bahwa reputasi UGM sebagai institusi pendidikan terkemuka di Indonesia dianggap tergadaikan akibat permainan politik seputar ijazah.

"Kenapa Jokowi dan kawan-kawannya mengorbankan ijazah UGM untuk permainan politik ini? Menjadi rusaklah UGM yang seharusnya menjadi penerang," tandas Beathor Suryadi menutup pernyataannya.

Polemik keabsahan ijazah pejabat negara kembali mencuat ke permukaan. Tudingan dari Beathor Suryadi ini menambah daftar panjang kontroversi seputar transparansi dan akuntabilitas dokumen pendidikan para pemimpin di Indonesia.