Pentingnya Layanan Pendidikan Khusus untuk Perempuan Pedalaman
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, menekankan urgensi layanan pendidikan yang komprehensif bagi perempuan pedalaman. Layanan ini harus mampu menjawab kebutuhan spesifik mereka, mencakup aspek kebijakan hingga dukungan sosial yang menyeluruh.
Peran Strategis Perempuan Pedalaman
Rerie menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu, perempuan pedalaman memiliki peran ganda yang sangat penting. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budaya, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan bahkan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan adat. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran dinilai dapat memperkuat seluruh peran strategis tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi daring bertajuk "Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman". Diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Hambatan dan Solusi Pendidikan
Menurut Rerie, tantangan utama yang masih dihadapi adalah faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi. Hambatan-hambatan ini membatasi akses perempuan pedalaman terhadap kesempatan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan hidup dan potensi lokal mereka.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Rerie menegaskan perlunya berbagai upaya konkret. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:
- Pengembangan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan konteks lokal.
- Penguatan akses dan infrastruktur pendidikan di wilayah pedalaman.
- Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan payung hukum yang jelas.
Perspektif dari Berbagai Pihak
Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa mempermudah akses pendidikan bagi perempuan pedalaman adalah bagian integral dari upaya peningkatan kapasitas perempuan Indonesia secara keseluruhan.
Dr. Gaudensia Diana dari Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) mengungkapkan posisi sentral dan strategis perempuan Dayak dalam masyarakat adat. Ia merekomendasikan pemberdayaan perempuan Dayak sebagai agen pendidikan di komunitasnya serta pengembangan model sekolah lapang yang mengajarkan nilai, tradisi, dan bahasa Dayak.
Misiyah dari Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL Perempuan) menyoroti data bias gender yang masih tinggi. Organisasinya melakukan pemberdayaan melalui penyelenggaraan sekolah perempuan yang fokus pada perspektif gender dan kepemimpinan.
Tantangan Global dan Kebijakan Nasional
Santosh Khatri dari UNESCO memaparkan bahwa meski angka partisipasi pendidikan perempuan Indonesia pada jenjang dasar hingga menengah cukup tinggi (97-99%), tantangan masih ada. Kesenjangan terlihat pada partisipasi perempuan di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) dan akses digital. Anak perempuan dari daerah berpendapatan rendah dan pedesaan masih menghadapi kesulitan besar.
Dr. Baharudin dari Kemendikdasmen RI menyatakan arah kebijakan pemerintah berfokus pada penghadiran pendidikan bermutu untuk semua. Prioritasnya meliputi penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi, serta pengembangan SMK berbasis keunggulan wilayah. Saat ini, terdapat lebih dari 10.400 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai daerah.
Pendekatan yang Memerdekakan dan Berbasis Akar Rumput
Amelia Anggraini dari DPR RI menekankan bahwa layanan pendidikan bagi perempuan pedalaman harus menerapkan pendekatan yang memerdekakan. Selain kualitas teknis pembelajaran, aspek sosial dan ekonomi juga perlu diperkuat. Muatan lokal harus menjadi inti dari proses pembelajaran.
Sebuah pandangan dari perspektif jurnalistik mengingatkan bahwa peningkatan pendidikan harus berkelanjutan. Inisiatif akar rumput seperti "Perpustakaan Berkuda" yang membawa buku langsung ke kampung-kampung pedalaman, bersama dengan model "Sekolah Perempuan", dinilai perlu diperkuat dan diperbanyak untuk menjangkau mereka yang paling terpencil dan memastikan manfaat pendidikan bertahan lama.
Artikel Terkait
Pemerintah Buka Peluang Impor Etanol untuk Dukung Program Bahan Bakar Bersih
LPDP Tegur Alumni yang Viral Ucapkan Cukup Aku Saja yang WNI
Transaksi QRIS di Sulsel Tembus Rp19 Triliun, Mayoritas Didominasi UMKM
Ramadan Pacu Omzet Pedagang Takjil, Naik Hingga Dua Kali Lipat