Koalisi Anti Korupsi Desak KPK Usut Gatot Nurmantyo Terkait Proyek Sawah Triliunan

Desakan keras datang untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, sorotan diarahkan pada mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Desakan itu terkait program cetak sawah yang digulirkan sekitar 2015 hingga 2017, sebuah program yang dituding telah menyedot kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Suara itu datang dari Koalisi Indonesia Anti Korupsi (Kosasi). Lewat pernyataan tertulisnya, perwakilan mahasiswa mereka, Fawait, menyampaikan tuntutan yang tegas.

"Kami mendesak KPK untuk berani melakukan proses hukum dan memeriksa Gatot Nurmantyo atas dugaan korupsi cetak sawah dan dugaan banyaknya sawah fiktif,"

Menurut Fawait, akar masalahnya sudah terlihat dari awal. Program yang dijalankan TNI saat Gatot menjabat KSAD itu, katanya, bermula dari maladministrasi. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian lewat MoU itu dijalankan tanpa aturan teknis yang matang. Bagaimana soal keuangan? Bagaimana pertanggungjawabannya? Semua terkesan digarap secara terburu-buru.

"Kegiatan itu tidak transparan," ungkapnya. Akuntabilitas dan kepastian hukumnya pun dinilai masih sangat lemah.

Di sisi lain, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut memperkuat dugaan ini. Direktur Eksekutif Kosasi, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyebut program ini telah mencatatkan kerugian fantastis bagi negara.

"Tidak hanya itu. Akibat program cetak sawah yang tidak sesuai dengan Sistem Investigasi dan Desain yang akurat, banyak sawah yang tidak jelas kepemilikannya, sawah yang tidak bisa ditanami hingga menimbulkan kerusakan alam,"

Jadi, kerugiannya bukan cuma soal uang. Ada juga dampak lingkungan dan sosial yang mengikutinya. Lahan yang seharusnya produktif malah terbengkalai atau malah merusak ekosistem sekitar.

Berdasarkan catatan Kosasi, setidaknya ada tiga indikator kuat adanya perbuatan melawan hukum. Pertama, tentu saja soal ketiadaan aturan yang jelas sejak awal. Kedua, temuan BPK tentang kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dan ketiga, adalah kerusakan alam yang ditinggalkan program ini.

Oleh karena itu, dalam aksinya, Kosasi mendesak KPK tak ragu lagi. Mereka meminta lembaga antirasuah itu segera membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap program cetak sawah, dengan melibatkan Gatot Nurmantyo sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dukungan penuh juga diberikan untuk mengusut tuntas kasus yang disebut-sebut bernilai triliunan ini.

Rizki menutup dengan nada tegas, memberikan semacam "ultimatum".

"Apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi,"

Desakan ini jelas menambah daftar panjang pekerjaan KPK. Tinggal menunggu langkah konkret apa yang akan diambil oleh lembaga yang tengah mendapat banyak sorotan ini.