Letkol dengan Kuasa Melebihi Jenderal: Fenomena Kekuasaan di Balik Pangkat Menengah

- Rabu, 31 Desember 2025 | 05:20 WIB
Letkol dengan Kuasa Melebihi Jenderal: Fenomena Kekuasaan di Balik Pangkat Menengah

Kekuasaan yang Tak Biasa di Balik Pangkat Letnan Kolonel

(Peran Luar Biasa Seorang Letnan Kolonel)

✍🏻 Made Supriatma

Melihat anak muda cakap memimpin itu membahagiakan. Mereka punya segudang prestasi, wawasan global, dan kepemimpinan yang meyakinkan. Akar lokalnya kuat, tapi pikirannya menjangkau jauh. Ideal sekali, bukan?

Namun begitu, foto yang beredar ini justru menunjukkan hal sebaliknya. Ini bukan gambaran meritokrasi, melainkan nepotisme yang sudah berjenjang. Jangan dikira nepotisme cuma soal mengangkat keluarga ke jabatan strategis. Praktiknya lebih luas dari itu.

Nepotisme juga tumbuh subur lewat perkoncoan. Teman satu angkatan dipermaklumkan menduduki posisi penting. Atau, hubungan asmara jadi jalan pintas meraih kedudukan, mengabaikan sama sekali norma-norma kompetensi. Hal semacam ini rasanya sudah terlalu biasa kita dengar.

Lihatlah pejabat dalam gambar itu. Kekuasaannya benar-benar luar biasa. Pangkatnya cuma Letnan Kolonel, tapi kenyataannya? Jenderal-jenderal memberi hormat. Para menteri mendatanginya, bersalaman dengan takzim seolah dia atasan mereka.

Dalam negara normal, jabatan itu berjenjang. Tanggung jawab mengikuti posisi. Lalu bagaimana jika jabatannya rendah, kekuasaannya besar, tapi tanggung jawabnya tetap kecil? Situasinya jadi janggal.

Menurut saya, ini fenomena yang mengherankan. Kekuasaan sang Letkol ini bahkan melampaui Wakil Presiden. Dia melampaui menteri. Seakan-akan, dialah presiden yang sesungguhnya berkuasa. Presiden yang sejati memberinya kewenangan hampir tanpa batas.

Di sisi lain, semua terlihat baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi dikabarkan 5,12 persen. Angka kemiskinan turun ke 8 persen. Indeks saham melonjak ke level 8 ribu. Semua serba angka 8, angka kesukaan sang pemimpin. Kebetulan yang sangat menarik.

Artinya apa? Semua data bisa diolah. Semua bisa dibengkokkan demi menyenangkan atasan. Ini puncak dari patrimonialisme. Penguasa memperlakukan negara seperti milik pribadi, memerintah berdasarkan loyalitas, mengaburkan batas privat dan publik. Meritokrasi pun dikorbankan. Yang utama adalah kedekatan dan kesetiaan buta.

Hasilnya? Inkompetensi merajalela. Kita bisa menyaksikannya di mana-mana: penanganan bencana yang lamban, program makan siang gratis, koperasi desa, sampai pembangunan militer. Kacau balau.

Tapi pemerintah bersikeras semuanya baik. Statistik memuaskan diumbar. Survei yang bagus ditonjolkan. Sementara data buruk dikubur dalam-dalam. Beberapa lembaga survei memilih diam, tidak menerbitkan temuan sama sekali.

Para pejabat pun asal bunyi. "Kami terbangkan 50 helikopter ke lokasi bencana secara senyap," kata seorang pejabat. Memang senyap, karena tak ada yang melihatnya. "Ribuan kompor gas akan dikirim ke Aceh," janji lainnya. Tapi dari mana gasnya? Itu yang tak pernah jelas.

Suara kritis dibungkam. Aktivis yang menuntut pertanggungjawaban diintimidasi. Seorang influencer dapat mobilnya dicoret-coret. Aktivis lingkungan dikirimi bangkai ayam. Ini membuat kita bertanya, mengapa rezim ini begitu terobsesi dengan bangkai? Dari kepala babi sampai ayam mati. Apa memang sebusuk itu?

Inkompetensi akan berujung pada kegagalan. Dan itulah yang paling menakutkan. Bila rezim ini gagal, ia akan berubah brutal. Polanya selalu sama: mulai dari pengingkaran, lalu intimidasi, akhirnya kekerasan terbuka. Seperti yang terjadi di akhir era Soeharto dulu. Kita semua tahu siapa biasanya yang jadi eksekutor orang-orang yang kini justru menduduki posisi mulia di negara ini.

Semua ini berawal dari nepotisme. Dari mengutamakan loyalis yang inkompeten, lalu memberi mereka kekuasaan besar. Jenderal pun paham, sang Letkol jauh lebih berkuasa. Makanya dia harus tunduk dalam-dalam.

Gambar: Ilustrasi dari internet.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar