Dokter Tifa Tuding Beredarnya Enam Versi Ijazah Jokowi Sebagai Ilusi Transparansi

MURIANETWORK.COM - Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengkritik apa yang disebutnya sebagai "ilusi transparansi" dalam penanganan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tersangka dalam laporan dugaan pemalsuan ijazah itu menyatakan, berbagai versi dokumen yang beredar justru menciptakan persepsi dipaksakannya keyakinan publik atas keasliannya. Isu ini terus berkembang di tengah proses hukum yang dijalani sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, dengan Presiden Jokowi sendiri menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur pengadilan.

Klaim "Ilusi Transparansi" dan Banyaknya Versi Ijazah

Dalam paparannya, Tifauzia Tyassuma menyebut setidaknya telah muncul enam salinan berbeda dari ijazah Presiden Jokowi seiring berkembangnya isu ini. Dia memulai hitungannya dari spesimen yang pertama kali ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, yang kemudian diikuti oleh lima versi lainnya.

Bahkan, dia memperkirakan akan ada dua salinan lagi yang rencananya akan ditampilkan oleh KPU Surakarta dan KPU Jakarta.

"Jadi artinya sudah ada enam versi, kita tunggu versi ketujuh dan kedelapan dari KPU Surakarta dan KPU Jakarta," tuturnya kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Mekanisme Pemaksaan Keyakinan Publik?

Dokter Tifa menduga, kemunculan beruntun berbagai versi dokumen itu bukanlah bentuk transparansi yang sesungguhnya. Dia menilai hal tersebut justru merupakan sebuah ilusi, sebuah strategi yang secara perlahan membentuk narasi agar masyarakat menerima keaslian semua dokumen yang ditampilkan.

"Ini adalah perilaku ilusi transparansi, kelihatannya transparan pada tanggal 20 Oktober 2022 transparan, dekan menunjukan ijazah, kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukan ijazah, transparan lagi Dian Sandi, kemudian juga di KPU ini semua adalah ilusi transparansi. Kita semua dipaksa untuk meyakini bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa dari semua salinan yang beredar, tidak satupun yang diyakininya identik dengan format ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Berdasarkan ketidakcocokan itu, dia menyimpulkan bahwa seluruh dokumen yang telah ditampilkan tersebut adalah palsu.

"Padahal kalau setidaknya ada enam versi dari ijazah ini keluar, berarti kita bisa berhipotesis bahwa salah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, semuanya palsu," ungkap Tifa. "Tidak ada yang identik dengan ijazah asli dari lulusan kehutan UGM tahun 1985," imbuhnya.

Respons Tegas dari Presiden Jokowi

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah mengambil sikap yang jelas dan tegas terkait kasus ini. Meski menyatakan pintu maaf selalu terbuka, hal itu tidak berarti proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya terhadap tersangka seperti Roy Suryo akan dihentikan. Pernyataan ini disampaikannya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (30/1/2026).

Jokowi dengan sengaja memisahkan secara tegas antara ranah kemanusiaan, yaitu maaf-memaafkan secara pribadi, dengan ranah penegakan hukum yang harus berjalan sesuai prosedur.

"Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, tetapi urusan hukum ya urusan hukum," ujar Presiden.

Alasan utama di balik sikapnya untuk membawa persoalan ini hingga ke meja hijau adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian informasi kepada publik. Menurutnya, pengadilan merupakan satu-satunya forum resmi dan berwenang di mana segala tuduhan, termasuk fitnah terkait ijazah palsu, dapat diuji dengan pembuktian yang sah secara hukum.

"Sebab jika tidak (sampai pengadilan), saya tidak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai fitnah ijazah palsu ini," katanya menegaskan.

Dengan demikian, kasus ini terus berjalan di dua dimensi: kritik dan analisis dari pihak yang meragukan keaslian dokumen, serta komitmen dari pihak yang merasa difitnah untuk menyelesaikannya secara hukum guna mengakhiri polemik yang berkepanjangan.