Analisis Edy Mulyadi: Secara Hukum Bisa, Secara Politik Mustahil Jokowi DiNajibkan

Wartawan Senior: Secara Hukum, Jokowi Bisa "DiNajibkan". Tapi Politiknya? Hampir Mustahil.

Edy Mulyadi punya pandangan yang cukup tajam. Menurut wartawan senior itu, secara hukum, Presiden Joko Widodo memang bisa saja dimintai pertanggungjawaban layaknya Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia yang dihukum karena skandal 1MDB. Tapi coba tebak? Secara politik, hal semacam itu nyaris mustahil terjadi di Indonesia sekarang ini.

Pandangannya itu ia tuangkan dalam sebuah catatan politik berjudul “Bisakah Jokowi DiNajibkan? Bisa tapi Tidak”, yang dirilis tepat di penghujung tahun 2025. Tulisan itu merupakan responsnya atas vonis berat untuk Najib Razak.

“Malaysia sedang mengirim pesan tegas ke kawasan, termasuk Indonesia, bahwa kekuasaan tidak otomatis memberi imunitas dari hukum,” tulis Edy.

Baginya, vonis 165 tahun penjara yang kemudian dipadatkan menjadi 15 tahun ditambah denda fantastis sekitar Rp47 triliun, adalah sebuah pernyataan keras. Mantan pemimpin pun tak kebal.

Di sisi lain, Edy melihat ironi yang cukup pahit. Skandal 1MDB disebut merugikan Malaysia sekitar Rp175 triliun, dengan dana yang dinikmati langsung Najib sekitar Rp7,6 triliun. Cukup besar, bukan?

Namun begitu, bandingkan dengan Indonesia. Di sini, publik kerap dihadapkan pada dugaan korupsi mega dengan nilai kerugian negara yang bisa mencapai ratusan triliun, bahkan mendekati angka Rp1.000 triliun. Yang jadi masalah, aktor puncaknya seolah tak pernah tersentuh.

“Di Indonesia, dalang di balik wayang hampir selalu tak tersentuh,” tegasnya.

Dalam catatannya, Edy tak main-main menyoroti berbagai tudingan yang melekat pada sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Mulai dari kolusi, nepotisme, sampai penguatan oligarki yang kian menjadi. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis di sektor infrastruktur, tambang, dan sawit, misalnya, lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Imbasnya? Lingkungan dan masyarakat adat seringkali yang jadi korban.