Luhut dan Tony Blair Bahas Percepatan Digitalisasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, di Kantor Dewan Energi Nasional, Senin (6/7). Pertemuan itu membahas upaya mempercepat digitalisasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Luhut mengatakan digitalisasi yang dipadukan dengan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu integrasi berbagai sektor dan menjadi solusi atas persoalan di lapangan. Penerapan digital publik infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi, menurutnya, memberikan kemudahan akses layanan publik, salah satunya dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).

"Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan, dan mengurangi tatap muka," ujar Luhut dalam keterangan tertulis.

Melalui pemerintah digital, lanjut dia, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik.

KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi dan tengah mempersiapkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota, ditambah Kota Batam dan Provinsi Bali. Pelaksanaan itu memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Kolaborasi bersama Tony Blair dan tim diharapkan dapat meningkatkan skala penerapan AI di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Selain itu, terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.

"Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak," jelas Luhut.

Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan masing-masing, seperti Indonesia yang jumlah penduduknya besar dan merupakan negara kepulauan.

"Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, di mana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja," ujar Tony Blair.

Ia mengatakan pemangkasan layanan di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia bukan negara kecil sehingga hal itu bukan perkara mudah. Namun dengan kolaborasi berbagai unsur, digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, sumber daya manusia harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni serta memiliki pola pikir digital untuk mendukung keberhasilan transformasi. Pihaknya menyatakan terbuka membantu Indonesia di berbagai sektor, termasuk digitalisasi.

"Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital," sambung Tony.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting, ditunjang pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurut Rini, upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, melainkan sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Bagian terpenting adalah memastikan pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan tepat, tata kelola efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung strategi dan kelembagaan berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital.

"Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan Anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan Anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga," pungkas Rini.