Pengamat Kritik Sikap Rocky Gerung yang Dukung Program Pemerintah: Legitimasi Konstitusi Tak Cukup

Pengamat politik Dani Satria mengkritik sikap intelektual publik Rocky Gerung yang menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan alasan keduanya merupakan amanat konstitusi. Menurut Dani, dukungan terhadap tujuan normatif sebuah program tidak otomatis membuat kebijakan tersebut layak didukung tanpa diuji dari berbagai aspek.

“Saya memahami logika yang dibangun Rocky Gerung. Negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, mendukung tujuan sebuah program tentu bukan sesuatu yang keliru. Akan tetapi, menurut saya, persoalan kebijakan publik tidak berhenti pada tujuan normatifnya. Kebijakan harus diuji berdasarkan desain, efektivitas, kesiapan kelembagaan, efisiensi anggaran, prioritas pembangunan, serta potensi dampak jangka panjangnya. Sebuah program tidak otomatis layak didukung hanya karena memiliki semangat yang sejalan dengan konstitusi,” kata Dani Satria, Pengamat Politik dari Forum Demokrasi Rakyat Madani (FDRM), dalam keterangannya, Senin (06/07/2026).

Dani menegaskan bahwa legitimasi konstitusional tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi intensitas kritik terhadap substansi maupun implementasi kebijakan. Justru semakin besar anggaran negara yang digunakan dan semakin luas dampaknya terhadap masyarakat, semakin tinggi pula standar evaluasi yang harus diterapkan. Program MBG maupun KDKMP perlu diuji melalui indikator objektif, seperti efektivitas penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, hingga mitigasi risiko penyimpangan.

“Saya juga melihat adanya perubahan persepsi publik terhadap Rocky Gerung bukan semata-mata karena isi pernyataannya, melainkan karena identitas publik yang selama ini melekat padanya sebagai pengkritik keras pemerintah. Ketika seorang tokoh yang identik dengan oposisi intelektual mulai memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah, masyarakat secara alami akan bertanya apakah telah terjadi perubahan sikap atau hanya perubahan pendekatan dalam melakukan kritik,” imbuh Dani.

Menurut Dani, perubahan pendekatan adalah sesuatu yang sah dalam demokrasi. Namun, seorang intelektual publik juga perlu menjaga konsistensi metodologis agar setiap dukungan maupun kritik tetap didasarkan pada standar analisis yang sama, bukan dipengaruhi oleh perubahan konstelasi politik atau pergantian rezim.

“Saya tetap menghormati kontribusi Rocky Gerung dalam membangun tradisi berpikir kritis di Indonesia. Perbedaan pandangan ini tidak mengurangi penghargaan saya terhadap perannya sebagai intelektual publik. Justru semangat berpikir kritis yang selama ini ia gaungkan mengajarkan bahwa tidak ada gagasan yang kebal dari kritik, termasuk gagasan yang disampaikan oleh dirinya sendiri. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpikir,” pungkas Dani.