Kemenag Uji Kapasitas 83 Bakal Calon Anggota Majelis Masyayikh

Kementerian Agama mulai menguji kapasitas 83 bakal calon anggota Majelis Masyayikh periode 2026–2031 melalui tahap wawancara. Proses ini digelar untuk memastikan calon yang terpilih memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjaga mutu pendidikan pesantren.

Wawancara dilakukan oleh sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang telah dipilih dan ditetapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sebanyak 61 peserta mengikuti wawancara secara daring pada 25–26 Juni 2026, sementara 22 peserta lainnya menjalani wawancara luring pada 27 Juni 2026.

“Proses seleksi perlu memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” ujar Direktur Pesantren Basnang Said, Minggu (28/6/2026).

Wawancara bertujuan mendalami kapasitas keilmuan, integritas, pengalaman, dan visi para bakal calon. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan calon dalam memahami dan mengawal standar mutu pendidikan pesantren.

Ketua AHWA Kiai Miftah Faqih menjelaskan, wawancara juga menggali profil, pengalaman, visi, serta kontribusi yang dapat diberikan masing-masing bakal calon. “Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam proses pendalaman adalah personal branding peserta yang mencerminkan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan rekam jejak pengabdian di lingkungan pesantren maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain kapasitas keilmuan, komposisi keanggotaan Majelis Masyayikh diharapkan mencerminkan keberagaman latar belakang dan keahlian. “Keberagaman tersebut meliputi rumpun keilmuan, pengalaman manajerial, kemampuan teknis, hingga aspek administrasi. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh dapat berjalan optimal dan menyeluruh,” pungkas Basnang Said.

Anggota Majelis Masyayikh yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjalankan amanah secara profesional dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren, memperkuat sistem penjaminan mutu, serta mendorong pengembangan pendidikan pesantren yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.