Gubernur Malut Sebut Kemiskinan Petani dan Nelayan Akibat Kebijakan Abaikan Infrastruktur

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melontarkan pernyataan tajam yang menyentuh nalar saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (7/5/2026). Di hadapan jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan sepuluh kepala daerah, ia menegaskan bahwa kemiskinan yang membelenggu petani dan nelayan bukanlah takdir, melainkan buah dari kebijakan yang selama puluhan tahun mengabaikan konektivitas infrastruktur.

Sherly menyoroti ironi besar yang menghantui provinsi berjuluk Malut itu. Meskipun mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, manfaatnya nyaris tidak menyentuh 80 persen warga yang hidup dari hasil bumi dan laut. “Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas,” ujarnya dengan nada tegas.

Menghadapi kenyataan pahit berupa 1.900 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengambil langkah berani. Pemerintah provinsi memilih memprioritaskan fungsi jalan dengan menerapkan pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi) sebagai alternatif dari aspal Hotmix yang biayanya selangit. Dari segi anggaran, dana sebesar Rp8 miliar hanya cukup untuk membangun satu kilometer jalan Hotmix, tetapi dengan nominal yang sama, pemerintah bisa mengaspal hingga empat kilometer jalan Lapen. Target utamanya jelas: membuka isolasi desa-desa terpencil agar hasil komoditas warga tersambung langsung ke pusat pasar ekonomi.

Tak hanya itu, Pemprov Malut mencatat sejarah baru dengan menerapkan skema “Kontrak Payung” pertama di Indonesia untuk proyek infrastruktur. Langkah ini terbukti sukses menghemat biaya anggaran daerah hingga 30 persen. Di sisi lain, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Sherly. Evaluasi kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada tahun 2025 berhasil membawa 10 ribu anak kembali ke bangku sekolah. Melanjutkan tren positif tersebut, Pemprov Malut siap meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh pada tahun 2026 ini untuk menjangkau wilayah pelosok dan kepulauan seperti Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.