Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan strategi pendekatan lunak atau soft approach sebagai langkah pencegahan penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Menurutnya, upaya tersebut harus dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital yang kini menjadi salah satu medan penyebaran ideologi radikal.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5). Dalam forum bertema strategi kolaboratif penanggulangan ekstremisme itu, ia menjelaskan bahwa penyebaran paham radikal berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu.
“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris, dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ujar Tito dalam keterangan resminya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel. Kelima strategi itu meliputi deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Deradikalisasi, menurut Tito, penting dilakukan terhadap pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
Di sisi lain, penguatan kontra ideologi perlu melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu. “Ini sangat efektif sekali, karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya.
Tito juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra narasi di ruang digital guna memutus saluran penyebaran paham radikal. Perkembangan teknologi informasi, menurutnya, membuat penyebaran ideologi ekstremisme kini berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital.
Selain itu, ia menilai penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Tito menambahkan, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun ke depan, pendekatan lunak perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan sejak dini.
“Saya tahu bahwa Densus selama ini sebelumnya itu lebih kepada kinetic approach, hard approach. Karena lawannya aktif, tapi begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Densus 88 AT Polri atas upayanya menjaga stabilitas keamanan nasional. “Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus selama ini yang sudah dirasakan hasilnya, masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Prabowo Serahkan Enam Rafale, Rudal Meteor, dan Radar Canggih ke TNI untuk Perkuat Pertahanan Udara
92% Konsumen Tak Tahu Batas Usia Galon, KKI Desak Regulasi Masa Pakai Air Minum
PDIP Desak Jokowi Klarifikasi Ijazah saat Tur ke NTT
Prabowo Respons Santai Rupiah Tembus Rekor, Sebut Dampak Tak Terasa di Desa