Tim Inspektorat Jenderal Kemenkum RI Turun ke Kalbar, Evaluasi Manajemen Risiko 2025 Dimulai

Pontianak - Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI baru-baru ini tiba di Kalimantan Barat. Kunjungan mereka ke Kantor Wilayah setempat punya agenda khusus: Evaluasi Manajemen Risiko untuk Tahun Anggaran 2025. Intinya, ini adalah bagian dari pengawasan internal untuk memastikan segala tugas dan tata kelola organisasi berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, langsung menyambut kedatangan tim evaluasi. Ia tak sendirian. Di sampingnya, hadir Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Fery Indrawan, serta Analis Anggaran Muda, Iwan Pramori.

“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini karena menjadi bagian penting dalam peningkatan integritas, akuntabilitas, serta kualitas penyelenggaraan layanan dan tata kelola organisasi,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, “Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kinerja institusi kita ke depan.”

Rombongan inspektorat sendiri dipimpin oleh Bambang Setyabudi selaku Inspektur Wilayah IV. Anggotanya meliputi Fandyla Wahyu Sasongko, Adi Agustina Girsang, Y. Aditya Anggara P, Saadia Santi, dan Ivan Satria Nurrahman. Mereka inilah yang akan menjalankan tugas pengawasan selama beberapa hari ke depan.

Secara keseluruhan, rangkaian evaluasi ini direncanakan berlangsung selama 12 hari kerja, mulai 27 November hingga 12 Desember nanti. Namun untuk pelaksanaan khusus di Kantor Wilayah Kalbar, fokusnya adalah pada periode 1 sampai 5 Desember 2025. Cukup padat.

Menurut rencana yang disusun, prosesnya dibagi dalam tiga tahap utama. Awalnya, tahap perencanaan pada 27 28 November. Lalu, inti pelaksanaannya berlangsung pekan ini, 1 5 Desember. Terakhir, tim akan menyusun laporan hasil evaluasi pada 8 12 Desember mendatang. Alur seperti ini diharapkan bisa menjamin evaluasi yang sistematis dan akurat.

Di sisi lain, bagi Kanwil Kemenkum Kalbar, agenda ini lebih dari sekadar inspeksi rutin. Mereka memandangnya sebagai momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi dari dalam. Harapannya jelas: sistem pengendalian intern bisa lebih efektif, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan transparan.

Semua pihak tentu menunggu hasil akhir dari evaluasi panjang ini. Rekomendasi yang nantinya lahir diharapkan bisa menjadi peta jalan untuk peningkatan kinerja institusi di tahun-tahun mendatang.