Probabilitas Resesi Indonesia di Bawah 5 Persen, Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal dan Deregulasi

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Ekonomi Indonesia, di tengah situasi global yang lagi keruh-keruhnya, ternyata masih bisa bertahan. Tekanan dari perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian akibat perang dagang serta konflik geopolitik memang nyata. Tapi, sampai April 2026 ini, probabilitas resesi Indonesia diperkirakan cuma di bawah 5 persen. Bandingkan dengan negara-negara maju yang angkanya jauh lebih tinggi.

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang bicara mewakili Menko Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini dalam sebuah kuliah umum di Lemhannas, Jakarta, Kamis, 30 April 2026. Menurut dia, dunia saat ini sedang menghadapi masalah besar: inflasi tinggi, rantai pasok kacau, dan perang di Timur Tengah yang nggak kunjung reda.

“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario buat merespons ketidakpastian global. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati, biar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kemenko Perekonomian.

Nah, salah satu jurus yang dipakai adalah insentif fiskal. Misalnya, pembebasan bea masuk buat bahan baku strategis kayak LPG dan plastik. Tujuannya jelas: menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan yang datang dari mana-mana.

Di sisi lain, pemerintah juga nggak cuma diam. Mereka melakukan deregulasi dan percepatan perizinan. Investasi diharapkan bisa tetap mengalir, produksi stabil, dan sektor riil nggak goyah. Tapi, ya, semua ini nggak gampang. Butuh koordinasi yang rapi.

Belum lagi soal daya beli masyarakat. Pemerintah berusaha menstabilkan harga energi strategis. Program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi juga terus disiapkan. Tujuannya satu: meredam dampak gejolak global yang bisa bikin rakyat menjerit.

Untuk urusan koordinasi, pemerintah bahkan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau disingkat Satgas P3-MPPE. Namanya panjang, tapi fungsinya penting. Lembaga ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

“Melalui Satgas, kami bukan cuma koordinasi. Keputusan penting diambil bareng, dengan mempertimbangkan risiko secara kolektif. Semua demi kepentingan nasional,” jelas Susiwijono lagi.

Pada akhirnya, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melindungi masyarakat, dan memastikan dunia usaha tetap jalan. Meskipun dinamika global makin menantang, mereka bilang siap. Kita lihat saja nanti.

Editor: Redaksi TVRINews

Komentar