Anggota DRI Dorong Transparansi Data Pemasyarakatan di Morowali, Soroti Status Tahanan dan Overkapasitas Lapas

Morowali, Sulawesi Tengah – Anggota Komisi XIII DPR RI yang tengah menjalani reses menyempatkan diri menyambangi Morowali. Bukan sekadar jalan-jalan, kunjungan ini punya misi cukup serius: mendorong transparansi di sistem pemasyarakatan. Banyak hal yang dibahas di sana. Mulai dari soal data warga binaan yang kadang simpang siur, sampai kapasitas lapas yang seringkali penuh sesak.

Pertemuan itu sendiri melibatkan banyak pihak. Ada perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, juga dari Dirjen Pemasyarakatan. Pokoknya, semua pemangku kepentingan yang relevan hadir. Dan yang jadi topik hangat adalah satu: data yang akurat. Soalnya, tanpa data yang benar, kebijakan bisa meleset jauh.

Marinus Gea, anggota Komisi XIII yang turun langsung, punya pandangan tegas soal ini. Ia memberi contoh soal angka tahanan.

"Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan overkapasitas. Ini harus jelas," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu, 25 April 2026.

Ia kemudian membeberkan angka-angka. Dari total 4.169 warga binaan, ternyata 952 orang di antaranya masih berstatus tahanan. Entah itu masih dalam proses hukum, atau sekadar titipan dari instansi lain. Nah, menurut Marinus, pemisahan status ini penting banget. Jangan sampai gara-gara data yang campur aduk, kita salah menilai kondisi lapas. Bisa-bisa muncul persepsi yang keliru di publik.

Selain soal data, perhatian juga tertuju pada komposisi kasus. Ternyata, hampir setengah dari total warga binaan sekitar 49 persen adalah narapidana narkotika. Angka ini cukup mencengangkan. Marinus pun mendesak agar ada penjelasan yang lebih rinci. Misalnya, bagaimana klasifikasi peran mereka dalam jaringan? Lalu, bagaimana kebijakan penempatan narapidana selama ini? Semua perlu diurai satu per satu.

Di sisi lain, soal anggaran juga nggak luput dari sorotan. Marinus mempertanyakan, apakah jumlah warga binaan ini dijadikan indikator dalam pengajuan anggaran? Sebab, logikanya, semakin banyak warga binaan, semakin besar pula kebutuhan fasilitas dan sumber daya manusia di setiap unit kerja. Ini harus transparan, katanya.

Namun begitu, pembahasan nggak cuma berputar di soal data dan angka. Ada juga diskusi tentang program pembinaan. Menurut Marinus, program ini penting banget. Apalagi dengan adanya KUHP dan KUHAP baru, diharapkan pembinaan bisa lebih produktif dan berkelanjutan.

"Kalau mereka tidak punya kegiatan, potensi gangguan keamanan bisa meningkat. Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka tetap produktif," jelasnya.

Nah, salah satu opsi yang mengemuka adalah menggandeng sektor industri. Di Morowali sendiri, ada kawasan pertambangan yang cukup besar. Kolaborasi semacam ini dinilai bisa jadi ruang pembinaan sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan. Jadi, mereka nggak cuma diam di dalam sel, tapi punya bekal untuk masa depan.

Intinya, lewat pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis data, transparansi ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik. Dan pada akhirnya, sistem pemasyarakatan yang lebih akuntabel, humanis, dan berkelanjutan bukan lagi sekadar mimpi.