DPRD DKI Usul Tarif Transjakarta Naik Rp4.000-Rp5.000, Minta Kualitas Layanan Ditingkatkan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, dan rekannya dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, punya pandangan yang kurang lebih sama. Mereka menilai wajar-wajar saja kalau tarif Transjakarta tengah dikaji ulang. Bahkan, keduanya mengusulkan kenaikan di kisaran Rp 4.000 sampai Rp 5.000.

Menurut Rani, penyesuaian tarif transportasi publik itu sebenarnya hal yang lumrah. Tapi, ia mengingatkan satu hal penting: jangan sampai kebijakan ini mengabaikan daya beli masyarakat.

"Pada prinsipnya, penyesuaian tarif layanan publik seperti Transjakarta memang sesuatu yang wajar, apalagi setelah lebih dari dua dekade tidak mengalami kenaikan, sementara biaya operasional terus meningkat. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi biaya, melainkan harus mengutamakan kemampuan masyarakat sebagai pengguna utama," kata Rani saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).

Ia juga menekankan soal kualitas. Kalau mau naikkan tarif, kata Rani, layanannya harus ditingkatkan dulu. Optimalisasi, ketepatan waktu, kenyamanan semua itu harus maksimal.

"Saya memandang, jika memang ada rencana kenaikan tarif, Pemprov DKI harus memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas layanan benar-benar sudah optimal baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, hingga integrasi antarmoda. Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi pelayanan belum maksimal," ucap dia.

Nah, soal nominal, Rani punya usulan. Ia bilang, idealnya kenaikan itu dilakukan bertahap dan nggak bikin masyarakat menjerit. Angka yang ia sebut? Rp 4.000 sampai Rp 5.000.

"Terkait besaran kenaikan, idealnya dilakukan secara bertahap dan terukur. Kenaikan yang masih relatif aman dan tidak terlalu memberatkan, menurut saya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000, dengan catatan tetap ada perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu melalui subsidi atau tarif khusus. Yang paling penting, kebijakan ini harus dibarengi dengan transparansi perhitungan, sosialisasi yang masif, serta skema subsidi yang tepat sasaran. Jangan sampai kenaikan tarif justru mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik, karena ini akan berdampak pada kemacetan dan kualitas lingkungan di Jakarta," jelas dia.