Pemkab Tulungagung Gelar Konsolidasi Pasca OTT KPK, Kemendagri dan Jatim Beri Pendampingan

Ia melanjutkan, forum tersebut lebih dari sekadar rapat biasa. Ini adalah upaya konsolidasi, sebuah cara untuk menyatukan langkah seluruh aparatur daerah menyikapi situasi hukum yang sedang berjalan. Intinya, roda pemerintahan harus tetap berputar, pelayanan pada masyarakat tak boleh terganggu.

Di sisi lain, kehadiran perwakilan Kemendagri dan Jatim dalam rapat itu bukan tanpa alasan. Mereka turun tangan untuk memastikan transisi berjalan tertib, sekaligus memberikan pendampingan yang dibutuhkan. Pasca OTT yang mengguncang, sentuhan dari pemerintah pusat dan provinsi dianggap penting untuk meredam gejolak dan menjaga tata kelola yang baik.

Nah, situasi ini tentu menjadi perhatian banyak pihak. Bagaimana aparatur di Tulungagung akan bekerja dalam bayang-bayang kasus hukum pimpinannya? Menurut sejumlah pengamat, ujian sesungguhnya adalah menjaga kinerja dan kepercayaan publik. Rapat staf itu baru langkah awal. Konsistensi di lapanganlah yang nanti akan berbicara.