Pemerintah Tegaskan Jalur Haji Furoda 2026 Resmi Ditutup

Bagi warga Sulsel yang berencana menunaikan ibadah haji, ada kabar penting yang perlu disimak. Pemerintah secara resmi menyatakan, jalur haji furoda alias visa non-kuota tak akan tersedia untuk musim haji 2026 mendatang. Kebijakan ini muncul menyusul langkah Arab Saudi yang menutup keran penerbitan visa semacam itu.

Ikbal Ismail, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulsel, dengan tegas memperingatkan masyarakat. Menurutnya, jangan lagi percaya pada iming-iming berangkat haji lewat jalur furoda.

"Bagi masyarakat Sulsel, kami ingatkan jangan mudah tergiur. Apalagi kalau ada tawaran bayar untuk bisa berangkat tahun ini, atau pakai jalur haji furoda. Sekarang sudah tidak ada jalur itu," tegas Ikbal, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh akses masuk ke Arab Saudi kini diperketat. Hanya visa haji resmi yang diakui dan bisa digunakan.

Tak hanya ke masyarakat, peringatan serupa juga ditujukan kepada biro perjalanan haji dan umrah di seluruh Sulawesi Selatan. Mereka diminta untuk tidak lagi memasarkan paket-paket haji melalui jalur yang sudah ditutup itu. Jika melanggar? Sanksinya berat. Mulai dari pencabutan izin operasional hingga proses hukum yang menunggu.

Sebenarnya, tingginya minat pada jalur furoda ini mudah dipahami. Masa tunggu haji reguler yang begitu lama mendorong banyak orang mencari cara lain. Jalur furoda sebelumnya menawarkan jalan pintas tanpa antre panjang, meski dengan biaya yang melambung tinggi.

Di sisi lain, ada sedikit angin segar. Kuota haji untuk Sulsel tahun 2026 ini ternyata meningkat. Jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mencapai 9.670 orang, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 7.272 orang. Namun begitu, antrean panjang tetap saja menjadi persoalan yang belum terpecahkan bagi banyak calon jemaah.

Pernyataan serupa juga datang dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan, tidak ada penerbitan visa haji furoda tahun ini.

"Jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji," ujar Dahnil.

Ia meminta masyarakat untuk benar-benar waspada. Banyak promosi menyesatkan, terutama di media sosial, yang menawarkan keberangkatan haji instan tanpa antrean. Menurutnya, penawaran semacam itu berpotensi besar menjadi modus penipuan atau praktik haji ilegal yang merugikan.

Menyikapi hal ini, pemerintah tak tinggal diam. Rencananya, akan dibentuk Satuan Tugas khusus Pencegahan Haji Ilegal. Tugasnya jelas: mencegah pemberangkatan haji yang menyimpang dari prosedur resmi, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Intinya, semua pihak diminta untuk lebih berhati-hati dan mengikuti jalur yang sah.