Namun begitu, Gus Fahrur tidak serta-merta mengamini larangan total. Nuansanya penting. Kalau penggunaannya masih normal dan legal, yang harus digenjot justru edukasi dan pengawasan ketat dari pemerintah. Bukan langsung mengharamkan.
"Namun, jika penggunaannya masih dalam batas legal dan tidak disalahgunakan, maka yang lebih didorong adalah edukasi, pengawasan, dan regulasi, bukan larangan total," tegasnya.
Artinya, kebijakan yang diambil harus proporsional. Harus melihat kemaslahatan publik secara luas, tidak hitam putih. Dia menekankan, usulan dari BNN ini perlu dikaji lebih dalam sebelum jadi aturan resmi.
Di sisi lain, usulan BNN sendiri masih menggantung. Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto, mengaku pembahasan masih berjalan. Ini terkait dengan revisi UU Narkotika dan Psikotropika yang masih digodok.
"Masih dalam proses, masih dalam proses," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4) lalu.
Dia meminta masyarakat bersabar. Rupanya, usulan ini bukan muncul tiba-tiba. BNN sudah menggelar sejumlah diskusi kelompok terpumpun atau FGD, melibatkan banyak pihak seperti Polri, BRIN, dan BPOM. Hasilnya? Masih berupa usulan. Nanti kita lihat ujungnya seperti apa.
Artikel Terkait
Ayah dan Anak di Agats Tewas Usai Saling Serang dengan Parang
BPBD DKI Tegaskan Semua ASN WFO, Tak Ada Pengecualian WFH
Oracle PHK Ribuan Karyawan demi Investasi AI, Tapi Gaji CFO Baru Capai Miliaran Rupiah
BEI Ungkap 9 Emiten dengan Kepemilikan Saham Terlalu Terkonsentrasi