BPBD DKI Tegaskan Semua ASN WFO, Tak Ada Pengecualian WFH

Semua pegawai negeri dan staf BPBD DKI Jakarta diharuskan masuk kantor penuh. Tidak ada pengecualian untuk kerja dari rumah, meski aturan lain mungkin memperbolehkannya. Kebijakan ini, tegas mereka, demi memastikan layanan untuk warga Jakarta tetap berjalan tanpa hambatan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI, Mohamad Yohan, menegaskan hal itu Jumat lalu.

"Meski ada ketentuan yang mengizinkan WFH, keputusan pimpinan kami tegas: tidak ada yang WFH di BPBD. Semua personel ASN kami tetap WFO, termasuk di hari Jumat ini."

Jadi, Yohan memastikan seluruh jajarannya bertugas seperti biasa. Tujuannya jelas: agar pelayanan publik bisa langsung diakses masyarakat kapan pun dibutuhkan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung sudah memberi sinyal ke arah yang sama. Dia menyebut sejumlah instansi vital yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tak akan ikut skema WFH hari Jumat.

“Para pejabat tingkat madya dan pratama, plus instansi seperti Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, dan Damkar, akan tetap bertugas normal,” ujar Pramono dari Balai Kota.

Nah, di sisi lain, untuk pekerjaan administratif yang tidak bersentuhan langsung dengan publik, kebijakan WFH tetap akan jalan. Hanya saja proporsinya yang diatur. Pemerintah provinsi, menurut Pramono, akan mengatur skemanya dalam kisaran 25 sampai 50 persen personel.

“Tidak ada batasan pasti dari pusat, jadi kami ambil kisaran itu. Nanti akan diatur oleh Sekda bersama Kepala BKD, lalu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur,” jelasnya.

Jadi, skemanya memang tidak seragam. Untuk unit yang berhadapan dengan darurat dan layanan dasar, kehadiran penuh di kantor adalah harga mati. Sementara untuk bagian lain, fleksibilitas kerja dari rumah masih mungkin dengan catatan dan pengaturan yang ketat.