Wamendagri: Dai dan Ulama Diharapkan Jadi Penggerak Sosial di Wilayah Perbatasan

Di sisi lain, pendekatannya juga berubah. Nur Kholis, Kelompok Ahli BNPP RI, menyebut pengelolaan perbatasan Indonesia tak lagi cuma soal keamanan. Sudah bergeser.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,”

jelas Nur Kholis.

Itulah inti dari pendekatan ganda yang diusung: keamanan dan kesejahteraan sekaligus. BNPP RI sendiri berperan sebagai koordinator utama untuk urusan batas wilayah, baik darat maupun laut.

Dengan paradigma baru ini, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) punya makna ganda. Bukan sekadar simbol kedaulatan, tapi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru. Wilayah perbatasan tak boleh lagi dipandang sebagai daerah terisolasi. Visinya jelas: menjadikannya beranda depan negara yang maju dan makmur.

Potensinya sebenarnya besar. Mulai dari pertanian, perikanan, sampai pariwisata dan perdagangan lintas batas. Tinggal bagaimana mengoptimalkannya. Dan dalam skema besar itu, peran dai sebagai penggerak di lapangan dinilai tak tergantikan.