Hizbullah Tolak Rencana Israel untuk Negosiasi Langsung dengan Lebanon

Suara keras kembali terdengar dari Beirut. Kali ini, Hizbullah membalas pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintahannya membuka opsi perundingan dengan Lebanon. Menurut anggota parlemen dari kelompok tersebut, Ali Fayyad, rencana apapun untuk berunding dengan Israel akan ditentang habis-habisan.

Fayyad dengan tegas menyatakan sikap penolakan kelompoknya.

"Kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap negosiasi langsung antara Lebanon dan musuh Israel," ujarnya, seperti dilaporkan AFP pada Jumat (10/4/2026).

Bagi Hizbullah, pemerintah Lebanon sebenarnya tak punya alasan untuk duduk satu meja dengan Israel. Mereka justru mendesak hal sebaliknya: pasukan Israel harus angkat kaki dari wilayah Lebanon terlebih dahulu. Fayyad menekankan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip nasional. Yang paling utama, kata dia, adalah menarik pasukan Israel, menghentikan segala bentuk permusuhan, dan memastikan para pengungsi bisa pulang ke kota serta desa mereka.

Tak hanya itu, kelompok bersenjata itu juga menyerukan agar pemerintah Beirut menerapkan kesepakatan gencatan senjata yang ada dengan Israel. Itu harus jadi langkah pertama, sebelum membicarakan tahap negosiasi berikutnya.

Di sisi lain, dari Jerusalem, Netanyahu telah memberi sinyal hijau. Sebelumnya, dia mengaku telah meminta kabinetnya untuk memulai pembicaraan langsung dengan perwakilan Lebanon. Ini dianggap sebagai respons atas permintaan Beirut yang disebutnya berulang.

"Mengingat permintaan berulang Lebanon untuk membuka negosiasi langsung dengan Israel, saya menginstruksikan kabinet kemarin untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon sesegera mungkin," bunyi pernyataan resmi kantornya, juga dikutip AFP di hari yang sama.

Namun begitu, fokus Israel tampak jelas dan spesifik. Netanyahu menyebut perundingan akan berkutat pada upaya pelucutan senjata Hizbullah. Di balik itu, Israel menyatakan keterbukaannya untuk membangun hubungan damai dengan pemerintah Lebanon. Pernyataan itu bahkan menyebut apresiasi terhadap seruan Perdana Menteri Lebanon untuk demiliterisasi di Beirut.

Jadi, situasinya seperti ini: satu pihak membuka pintu dialog, sementara pihak lain justru mengunci pintu itu dengan kukuh. Jarak antara kedua posisi itu masih terlihat sangat jauh.