Anggota DPR Desak Pemerintah Intervensi Lonjakan Harga Kemasan Plastik yang Tekan UMKM

Oleh: Alfin

TVRINews, Jakarta

Pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, lagi-lagi mengeluh. Kali ini, tekanan datang dari harga plastik dan bahan kemasan yang melonjak tajam. Bagi usaha mikro dan kecil, situasi ini benar-benar memukul. Biaya produksi membengkak, sementara menaikkan harga jual di tengah daya beli yang masih terbatas? Itu risiko besar.

Gangguan di rantai pasok global dan industri petrokimia disebut-sebut sebagai biang keroknya. Dampaknya langsung terasa: ongkos produksi naik dan stabilitas sektor riil pun mulai goyah.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, angkat bicara. Ia menilai pemerintah tak bisa tinggal diam melihat kondisi ini berlarut-larut.

“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM,” tegas Firnando.

Menurutnya, lonjakan harga yang terjadi belakangan ini bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat. Margin keuntungan usaha kecil pun terpangkas habis.

“Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” tambahnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/4/2026).

Firnando menjelaskan, fenomena ini adalah contoh nyata cost-push inflation. Kenaikan biaya bahan baku produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan yang berat. Dan dalam skenario ini, UMKM adalah pihak yang paling terpojok. Daya tawar mereka lemah, akses untuk mencari bahan baku alternatif juga terbatas.

Di sisi lain, ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera turun tangan. Langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri dinilai sangat mendesak.

Stabilisasi pasar, menurutnya, bisa dilakukan lewat pengawasan ketat terhadap distribusi. Tapi itu belum cukup. Ia juga mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri agar ketergantungan pada pasokan global bisa dikurangi.

“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar,” tegas Firnando.

Tak cuma itu, percepatan pengadaan bahan baku impor lewat kerja sama langsung dengan negara produsen utama juga perlu digeber. Tujuannya jelas: agar pasokan cepat masuk dan tekanan harga bisa diredam.

Ia juga mengingatkan satu hal penting. Koordinasi antar kementerian dan lembaga mutlak diperlukan. Kebijakan yang diambil tidak boleh bersifat tambal sulam atau sekadar jangka pendek. Perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, terutama saat ada hambatan pasokan bahan baku seperti nafta, harus jadi prioritas.

“Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” pungkasnya.

Editor: Redaksi TVRINews