Pemerintah Tegaskan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

Isu kenaikan harga BBM bersubsidi sempat ramai lagi belakangan ini. Tapi, pemerintah punya jawaban yang cukup tegas: harga itu bakal dipertahankan sampai akhir 2026. Komitmen ini bukan sekadar wacana, melainkan didasari oleh perhitungan kondisi fiskal yang menurut mereka masih aman untuk menyangga beban subsidi energi.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada,” ujarnya.

Memang, ada analisis dari sejumlah kalangan yang menyarankan penaikan harga. Namun begitu, Misbakhun menyoroti bahwa analisis tersebut mungkin kurang mengikuti perkembangan data terbaru.

“Analisis yang disampaikan mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated. Bisa jadi ini terjadi karena akses terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN terbatas,” jelasnya.

Intinya, pemerintah merasa punya dasar yang kuat. Menurut kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ketahanan APBN masih kokoh. Bahkan, anggaran negara diyakini mampu menanggung subsidi meskipun harga minyak dunia melonjak ke level 100 dolar AS per barel. Ini tentu jadi angin segar untuk meredam kekhawatiran yang beredar.

Di sisi lain, fokus utama jelas pada stabilitas. Pemerintah ingin inflasi tetap terkendali, supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang. Situasi geopolitik global yang dinamis dan penuh ketidakpastian membuat langkah ini terasa strategis. Tujuannya jelas: menjaga roda ekonomi masyarakat kecil tetap berputar tanpa dibebani gejolak harga energi.

Tak cuma energi, persoalan pangan juga dapat perhatian serius. Pemerintah melaporkan stok beras di gudang Bulog mencapai 4,4 juta ton. Angka itu disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah, dan tersebar merata ke seluruh penjuru tanah air.

“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat,” tutur Misbakhun.

Terakhir, Misbakhun mengajak semua pihak, terutama elite politik, untuk membangun narasi yang lebih menyejukkan. Di tengah tensi global yang sulit ditebak, persatuan dan ketenangan sosial dinilainya jauh lebih berharga.

“Rakyat butuh ketenangan, bukan dipanasi dengan isu yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Sepantasnya kita merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik,” pungkasnya.

Jadi, pesannya sederhana: kondisi fiskal masih dianggap kuat, stok pangan aman, dan yang paling penting, pemerintah ingin semua pihak menjaga ketenangan. Langkah-langkah ini diambil agar masyarakat bisa merasa lebih aman menghadapi ketidakpastian yang ada.