Pemerintah Tanggung PPN dan Hilangkan Bea Masuk Sparepart untuk Tekan Dampak Kenaikan Avtur

Oleh: Redaksi TVRINews

Jakarta Tren kenaikan harga minyak dunia memang tak ada habisnya memberi tekanan. Kali ini, giliran industri maskapai penerbangan yang mendapat sorotan. Pemerintah pun akhirnya turun tangan dengan sejumlah kebijakan baru.

Naiknya harga avtur, yang bisa menyedot hingga 40 persen biaya operasional maskapai, jelas bikin pusing. Tekanan itu terasa betul. Maka, sebagai langkah awal, pemerintah menaikkan fuel surcharge untuk semua jenis pesawat menjadi 38 persen.

Tapi, langkah itu saja belum cukup. Ada kekhawatiran besar: harga tiket pesawat bakal ikut melambung. Untuk mencegah hal itu, pemerintah mengambil langkah lain. Mereka akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lewat skema Ditanggung Pemerintah (DTP).

Stimulus ini rencananya berjalan dua bulan, dengan anggaran tak main-main: Rp2,6 triliun.

Belum selesai. Ada insentif tambahan berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat jadi nol persen. Harapannya, biaya operasional maskapai bisa lebih ringan lagi.

Lantas, bagaimana tanggapan dari dalam industri? Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai langkah-langkah ini sudah tepat sasaran.

“Kami melihat kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan maskapai serta masyarakat,” ujar Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, Selasa (7 April 2026).