tulis Ghalibaf dengan nada menantang.
Di sisi lain, gelombang mobilisasi ini bukannya tanpa kritik. Justru memicu kekhawatiran serius di tingkat global, terutama ketika menyentuh isu anak-anak. Jenderal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Hossein Yekta, pernah menyerukan lewat siaran televisi nasional agar orang tua mengajak anak mereka turun ke jalan untuk pengamanan wilayah.
Seruan semacam ini langsung disorot tajam oleh organisasi hak asasi manusia. Amnesty International sudah lebih dulu memperingatkan bahwa merekrut anak-anak – beberapa bahkan dilaporkan baru berusia 12 tahun – untuk tugas militer di pos pemeriksaan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Apalagi pos-pos yang dijaga relawan Basij itu sering jadi sasaran serangan udara, seperti dilaporkan sejumlah media.
Mengulang Sejarah?
Sejatinya, upaya rekrutmen massal ini punya preseden sejarah. Pasca-Revolusi Islam 1979, Pemimpin Agung Ruhollah Khomeini pernah menyerukan pembentukan “Angkatan Darat 20 Juta” lewat pasukan Basij. Sekarang, pemerintah Iran seperti mengaktifkan kembali skema lama itu. Mereka mengirim pesan singkat massal dan mengajak para purnawirawan tentara untuk kembali menunjukkan loyalitas.
Jadi, di balik klaim mobilisasi besar-besaran yang digaungkan Pezeshkian, ada sederet pertanyaan dan kekhawatiran yang menggelayut. Mulai dari validitas angka, hingga risiko pelanggaran hukum humaniter internasional yang nyata. Situasinya rumit, dan ketegangan masih terus berlangsung.
Artikel Terkait
Polisi dan Petani Banjarbaru Garap 30 Hektare Lahan Jagung untuk Ketahanan Pangan
Tokoh Sejarah di Balik Pesawat Seulawah RI-001, Teungku Nyak Sandang, Wafat di Aceh Jaya
Polisi Selidiki Gas Mematikan di Bak Proyek Jagakarsa yang Diduga Tewaskan Empat Pekerja
Pemkot Cilegon Terapkan WFH Jumat untuk ASN, Dukung Penghematan Energi